Melihat kinerja pemerintah yang tak pro rakyat ini, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai, kenaikan harga BBM, dan penghapusan subsidi BBM adalah kebijakan neolib yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Penetapan harga BBM yang dilakukan dengan menyesuaikan mekanisme pasar merupakan agenda ekonomi liberal dan pastinya amat merugikan rakyat kecil,” tegas Sekretaris Jendral DPP IMM Rahman Ali Rambangeng.
Rahman menambahkan, jika pemerintah menyesuaikan harga minyak berdasarkan mekanisme pasar, pastinya akan membuat harga BBM fluktuatif dan tentu saja merugikan rakyat kecil, atau isitilah oleh pak Presiden, “Wong cilik”.
Disaat harga BBM naik sebesar Rp2000 pada November 2014, bisa dilihat angka inflasi telah mencapai 8,36, Sementara, disisi lain harga berbagai komoditas cenderung ikut naik pada November 2014 dan tidak mengalami perubahan walaupun harga BBM telah turun per 1 januari. “Naikknya harga BBM akan diikuti naiknya barang-barang komoditas lainnya, seperti tarif dasar listrik dan harga elpiji, mekanisme maupun kebijakan yang terus dilakukan pemerintah ini akan makin menyudutkan dan merugikan rakyat kecil. Untuk itu kami DPP IMM menghimbau kepada seluruh kader ikatan untuk merapatkan barisan dan luruskan kiblat bangsa,” ucap Sekjen DPP IMM ini. (MO3)
Post a Comment