Suara Pembaharu

Kapolda Sulut, Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin bersama Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Pileg dan Pilpres 2019, di lapangan Koni Sario Manado, Jumat (22/3/2019).

Manado, Suarapembaharu.com - Kapolda Sulut, Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin bersama Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Pileg dan Pilpres 2019, di lapangan Koni Sario Manado, Jumat (22/3/2019).

Apel yang melibatkan kurang lebih 3000 personil TNI Polri dan segenap unsur pendukung lainnya dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey bersama segenap Pejabat Forkopimda Sulut lainnya.

Kapolda Sulut dalam amanat Menkopolhukam RI yang dibacakannya mengatakan, pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional apakah Bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.

Kesuksesan dan tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

"Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan," kata Kapolda dalam amanat Menkopolhukam.

Lanjutnya, Kapolda menjelaskan, pemilu serentak tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu disetiap daerah.

"Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Kapda.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut," tambahnya.

Lanjut Kapolda, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak ini.

Dikatakannya, dalam tahapan pemilu serentak ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.

Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi pemilu.

"Sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif di seluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.

"Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas," pungkasnya.(*/tsir)

Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rebe Ponto

Bolmut, suarapembaharu.com - Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rebe Ponto, ingatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus tepat sasaran.

Tujuan program BSPS ini, kata Ponto, telah diatur di Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan ini harus benar di salurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan dan tergolong sebagai MBR.

“Secara operasional itu adalah kewenangan dari eksekutif di Instansi terkait, sebentar instansi terkait perlu lakukan yang namanya cross check kebenaran dari data-data yang ada di kepala-kepala desa, itu adalah hal-hal yang sangat pentin,.” ungkap Ponto.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hidayat Ponigoro mengatakan, bahwa kini BSPS sedang ada pada tahap satu, yaitu perencanaan untuk penerimaan jatah bantuan sejumlah 300 rumah.

“Kalo di gabung total tahap satu dan tahap dua itu ada 500 unit, dan sekarang sudah turun kuota untuk tahap pertama 300 unit, kini sedang dalam proses Verifikasi lapangan. Nanti akan di tetapkan dengan keputusan mentri tentang calon penerima.” jelas Hidayat.

(Fad)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Sulawesi Tengah, Zulkifli.

Palu, suarapembaharu.com - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Sulawesi Tengah, Zulkifli ingatkan, agar tetap melakukan pengawasan kepada Warga Negara Asing (WNA) menjelang pemilu 2019 dirapat TIMPORA, Kamis (21/03/2019) di Hotel Peramasu.
"WNA dikota Palu berjumlah, 446 orang, kabupaten Donggala 14 orang dan kabupaten Parigi Moutong 6 orang serta kabupaten Sigi 11 orang kemudian kabupaten Buol 8 orang dan kabupaten Poso 7 orang," beber Zulkifli.

Besaran jumlah WNA, kata Zul, merupakan data yang terdaftar di Imigrasi palu. Namun tidak menutup kemungkinan adanya indikasi WNA yang tidak melaporkan diri. Sebab itu, menurutnya, pengawasan keberadaan WNA melalui timpora  sangat diperlukan. Apalagi menyangkut masalah keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2019.

"Tentunya kita berharap bahwa, WNA yang masuk dikota palu WNA yang bermanfaat bagi masyarakat kota palu," ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Imigrasi kelas I TPI  Palu, Suparman, Kadivpas Suprapto, Kasi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi palu selaku ketua panitia acara dan Danramil 1306-16, Kapolsek palu selatan, para camat palu timur, palu selatan, palu barat dan tatanga serta para lurah dan unsur pejabat kantor Imigrasi Palu.

(R.NUR)

Mahasiswa pada saat melakukan aksi damai.

LuwuTimur, suarapembaharu.com - Front Perjuangan Mahasiswa Luwu Timur desak Dirkrimsus  dan Bareskrim Polda Sulsel agar mengambil langka tegas terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran dana hibah serta pemalsuan dokumen LPJ pemeritah Luwu Timur.

Ketua IPMALUTIM, Wotu Egid menyatakan beberapa bulan lalu mengajukan laporan namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari polisi.

"Kami tidak ingin hal seperti ini seolah olah dibiarkan begitu saja, ini menjadi sebuah tamparan dan beban moral bagi kami selaku mahasiswa yang berasal dari Luwu Timur," ungkapnya, Kamis (21/3/2019).

Secara terpisah, Irfan selaku salah satu aktivis makassar berkomentar tentang hal tersebut dan menyatakan akan  mengawal kasus yang merugikan pemerintah terlebih lebih masyarakat hingga tuntas.

“Kami sangat menyayangkan hal seperti ini terjadi terlebih lagi apabila tidak ada langkah tegas yang dilakukan pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyalahgunaan anggaran serta pemalsuan dokumen seperti ini jangan dibiarkan dan membudaya di organisasi kemahasiswaan yang tentu saja akan menjadi penerus estafet pemerintahan kedepannya. Ini bisa diketegorikan sebagai tindakan korupsi, salah satu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) karena begitu merugikan banyak orang,” pungkasnya.

(AndreowReza)

Korban Erik Kodato

Minsel, suarapembaharu.com - Seorang nelayan bernama Erik Kodato (27), warga Boyongpante Dua, Sinonsayang, Minahasa Selatan (Minsel), tewas usai melaut pada Rabu (20/03/2019) kemarin.

Informasi diperoleh Polsek Sinonsayang berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat mengalami sesak nafas sesat usai menyelam untuk mencari ikan, di perairan Nonapan, Poigar.

Korban diketahui menggunakan mesin kompresor sebagai alat bantu pernafasan.

Kapolsek Sinonsayang, Iptu Mulyadi Lontaan mengatakan, korban sempat diperiksa oleh bidan desa setempat namun sesaat kemudian menghembuskan nafas terakhirnya.

“Hasil pemeriksaan medis menerangkan bahwa korban mengalami serangan jantung, tekanan darah naik, sesak nafas yang kemudian meninggal dunia. Diduga akibat menghirup udara kotor dari kompresor,” tutup Kapolsek.

Om Leo tewas Misterius

Tomohon, suarapembaharu.com - Seorang pria yang akrab disapa Om Leo, ditemukan tewas di rumahnya, di Paslaten II Lingkungan VII, Tomohon Tengah, Rabu (20/03/2019), malam. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya, Nicko Rumagit dan Youdi Tulung.

Katim URC Totosik Polres Tomohon, Bripka Yanny Watung yang turun ke TKP, berdasarkan keterangan saksi mengatakan, korban sudah dua hari tidak terlihat.

“Padahal biasanya korban tiap hari datang ke rumah Nicko,” ujarnya.

Karena penasaran, malam itu Nicko dan Youdi mendatangi rumah korban untuk memastikan keadaannya.

“Kedua saksi mencium bau tak sedap dari dalam kamar. Setelah dilihat dari jendela, ternyata korban sudah meninggal dunia, tubuhnya sudah membengkak,” jelas Bripka Watung.

Korban diketahui selama ini hidup seorang diri.

“Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan,” pungkasnya.

(Redaksi)

Humas PT Agro Makmur Raya, Suandi yang hadir di RDP

Bitung, suarapembaharu.com - Humas PT Agro Makmur Raya, Suandi 'dibantai' secara bergantian oleh Komisi III, DPRD Kota Bitung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (20/03/2019).

PT Agro dinilai sebagai dalang dari penyebab banjir warga Madidir Ure di lingkungan I dan II.

"Saya menjadi korban, setiap hujan pasti warga yang tinggal disekitar perusahan dilanda banjir akibat drainase yang diahlihkan PT Agro," ucap Jhon Hamber yang baru sehari pulang dari negeri Kanguru, Australia.

Padahal waktu lalu, kata Hamber, masyarakat sudah ada upaya untuk unjuk rasa kepada PT Agro, tapi tak diizinkan aparat dengan alasan berdekatan dengan radius TNI.

"Jika nanti ada rekomendasi dari komisi III tak dindahkan pihak Agro saya sendiri akan pimpin demo warga melalui pintu belakang perusahan," katanya.

Senada dengan Hamber, Ramlan Ifran menilai apa yang dilakukan oleh PT Agro merupakan suatu tindakan yang tidak berprikemanusian.

"Masalah ini sudah ke empat kali saya ikuti, tapi tak ada itikat baik oleh perusahan dalam selesaikan persoalan," ujar Ramlan.

Tak hanya itu, Syampanai mengigatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk turun kelapangan melihat secara langsung dugaan penimbunan di PT Agro.

"Saya ingatkan jangan main-main dengan penimbunan limbah berbahaya, karena itu menyangkut orang banyak, DLH harus cek langsung," jelasnya.

Sementara itu, Humas PT Agro, Suadi menegaskan tidak ada timbunan limbah di perusahan kami.

"Silakan di cek, bau menyengat itu bukan limbah tapi bau minyak," tutup Suandi.

(YaserBaginda)

Komisi III Hearing PT Agro Makmur Raya

Bitung, suarapembaharu.com - Diduga cemarkan lingkungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung melalui Komisi III seret Hearing PT Agro Makmur Raya, Rabu (20/03/2019).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, masyarakat Madidir Ure merasa teraniaya dengan dampak lingkungan PT Agro selama tujuh tahun.

"Akibat dari dampak lingkungan, kami masyarakat merasa dianiaya, kurang lebih tujuh tahun karena limbah PT Agro yang menyengat," ucap Malton Andalangi, yang mewakili masyarakat.

Mantan Sekretaris Kota Bitung itu juga mengatakan, kehadiran perusahan Agro di Kelurahan Madidir ini membawah petaka bagi warga sekitar.

"Warga sekitar setiap musim hujan juga menjadi langganan banjir karena jalur drainase diahlikan perusahan," katanya.

Ketua Komisi III, Superman Boy Gumolung, menyatakan PT Agro selama ini tidak ada itikat baik menyelesaikan segalah persoalan masyarakat.

"Ini ke lima kali hearing dengan persoalan yang sama, tapi tidak ada niat sama sekali dari PT Agro untuk menyelesaikanya," ujar Gumolung.

Dalam hal ini, kata Gumolung, saya merekomendasikan kepada instansi terkait dan PT Agro agar supaya merubah jalur drainase.

"Agar supaya warga sekitar tidak menjadi langganan banjir," pungkasnya.

(YaserBaginda)

Kebakaran di Teling Atas

Manado, suarapembaharu.com - Rumah milik keluarga Mawitjere-Asa, warga Teling Atas Lingkungan IV, Wanea, Manado, terbakar pada Senin (18/03/2019), sekitar pukul 19.30 WITA.

Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong, karena pemiliknya, Deytje Mawitjere Asa (63), sedang beribadah di gereja.

Tetangga korban, Rommi Mandey (40) menuturkan, saat itu sedang beribadah di rumah keluarga Mondigil-Lumintang dan mendapat informasi dari anak-anak tentang peristiwa kebakaran tersebut.

Rommi bergegas pulang dan mendapati rumah korban telah terbakar, sementara warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga, api berasal dari bagian dapur.

Tak lama kemudian, mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado tiba di lokasi dan langsung melakukan penanganan. Korban belum bisa dimintai keterangan karena mengalami shock.

Informasi diperoleh pihak kepolisian dari sejumlah saksi, beberapa saat sebelumnya PLN memadamkan aliran listrik di rumah korban karena menunggak biaya.

Diduga korban menyalakan lilin yang diletakkan di dapur dan lupa mematikannya saat meninggalkan rumah. Kebakaran ini menghanguskan seluruh barang-barang berharga milik korban.

Kasubbag Humas Polresta Manado, Iptu Tommi Oroh membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi,” ujarnya.

Lanjut Kasubbag Humas, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.

“Kejadian ini dalam penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

(Laks)

Penemuan mayat di Aerterang

Manado, suarapembaharu.com - Warga Aerterang Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, heboh dengan penemuan mayat perempuan, Minggu (17/03/2019), pagi.

Mayat teridentifikasi bernama Lince Mantiri (77), warga setempat. Perempuan lansia (lanjut usia) tersebut ditemukan pertama kali oleh Yolanda Rantung (32), warga Malalayang Satu Timur, saat akan mengantar makanan. Korban diketahui tinggal seorang diri, di rumah sederhana yang dibangun oleh tetangga sekitarnya.

Saksi menuturkan, korban tak menjawab setelah dipanggil berulang-ulang. Karena penasaran, saksi mengintip dari balik jendela dan mendapati korban dalam posisi tertelungkup.

“Saya langsung berlari meminta tolong warga sekitar untuk memastikan kondisi korban,” ujar Yolan.

Sementara itu Kapolsek Malalayang, Kompol Frangky Manus mengatakan, kejadian tersebut lalu dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Sesaat kemudian kami bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polresta Manado dan DVI Biddokkes Polda Sulut mendatangi TKP,” katanya.

Korban, lanjut Kapolsek, saat ditemukan memakai baju lengan panjang.

“Diduga korban meninggal dunia karena sakit. Hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kasus ini masih diselidiki,” pungkasnya.

(Laks)

Abdul Eba Nani

Bolmut, suarapembaharu.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disebut BSPS terhadap 200 Kepala Keluarga bulan juni mendatang, direspon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

“Jangan memberikan harapan palsu kepada masyarakat dengan adanya program BSPS untuk 200 unit tersebut,” ujar Wakil Ketua I DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani, saat dikonfirmasi oleh suarapembaharu.com, Senin, (18/03/2019).

Dia pun menjelaskan, bahwa memang program bantuan BSPS ini memang benar adanya dan telah disepakati khusus Bolmut mendapatkan bantuan 200 unit BSPS tersebut, namun kepastian pembangunannya masih belum jelas apakah akan dilakukan pembangunan tahun ini atau tahun 2020 nanti, karena anggarannya belum tersedia di RKUD tahun 2019 ini.

“Karena anggarannya masih belum tersedia sehingga Pemda melalui dinas terkait harus kembali memastikan anggaran bantuan BSPS 200 unit dikabupaten Bolmut ini telah terdanai di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini ataukah ditahun 2020 mendatang,”ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bolmut.

(Fad)

Kakanwil Sulut, Abdul Rasyid

Manado, suarapembaharu.com - Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Abdul Rasyid, akhirnya buka suara soal jual beli jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Sulut, Senin (18/03/2019).

Rasyid menegaskan, soal pemberitaan adanya jual beli jabatan itu sesuatu yang tidak benar dan hal tersebut mengganggu kinerja saya.

"Karena memang sejak masuk menjadi Kanwil di Sulut, saya sudah komitmen serta suarakan bahwa tiga hal yang harus kita hindari sebagai pejabat yaitu, pertama jangan korupsi sekecil apapun itu, kedua, jangan melakukan transaksi jabatan dan ketiaga main amoral di lingkungan Kemenag," tegasnya.

Rasyid juga membeberkan, secak dilanti sebagai Kanwil di Sulut, baru sekali meroling jabatan Kakandepag dan itu bisa dikroscek di lapangan.

"Itu pun yang bersangkutan tidak tau, saya hanya memantau kopetensi serta kualitas kinerjanya, jika ada berita seperti itu saya kira tidak benar," ungkap Rasyid.

Meski begituh, Rasyid tak menampik adanya hubungan dengan partai karena, kata dia, itu hanya sebatas komunikasi dan diskusi.

"Tapi secara realiatas, tidak ada intervensi dari partai mana pun sejak kepemimpinan saya," pungkasnya.

(Tsir)

Ribuan perawat yang padati Anjungan Pantai Losari Makassar

Makassar, suarapembaharu.com - Ribuan perawat di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan hadir di HUT-45, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Anjungan Pantai Losari, Minggu (17/03/2019).

Walikota Makassar,  Moh. Ramadhan Pomanto dalam sambutanya mengungkapkan perawat di Kota Makassar saat ini memerlukan perlindungan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Untuk itu melalui tangan terampil perawat dan hati perawat yang baik dalam melayani masyarakat, Insya Allah kita akan terus mengawal dan melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Perawat di DPRD Kota Makassar hingga menjadi Perda," ungkap Pomanto.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PPNI Sulsel, Abd Rakmat meminta kepada semua perawat agar melihat Hut ke-45 PPNI sebagai momentum untuk perawat bangkit.

"Bangkit dari belenggu pemikiran dan keterpurukan, profesi kita adalah profesi besar yg menjadi harapan masyarakat dalam mengawal kesehatan mereka," ungkapnya.

Kegitan yang digelar dengan tema "Keluarga dan Masyarakat Sehat Bersama Perawat" ini juga melaksanakan beberapa kegiatan seperti, senam zumba, kampanye Bantuan Hidup Dasar, kampanye makan buah, Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan gizi.

(AndreowReza)

Salah satu pelantikan di Kemenag Sulut

Manado, suarapembaharu.com - Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementrian Agama disesalkan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019) kemarin.

"KPK sangat miris dan menyesalkan terjadinya kembali jual-beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik bagi instansi lain," katanya.

Namun, penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, membuat sejumlam Kemenag di beberapa provisi was-was termasuk Sulawesi Utara (Sulut).

Dari sumber informasi yang berhasil rangkum suarapembaharu.com, jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Sulut sebenarnya telah menjadi rahasia umum.

"Bahkan ada beberapa Apratur Sipil Negara (ASN) Eselon III yang dilantik di lima daerah mengeluarkan mahar yang lumayan besar tapi bervariasi," ungkap salah satu sumber yang diminta namanya dirahasiakan.

Di Kemanag Sulut itu, kata dia, untuk naik jabatan tidak diukur dengan kualitas, tapi hanya kedekatan dan pelicin (uang) komunikasi ke atasan.

"Ada beberapa orang-orang partai yang mainkan itu, kualitas hanya nomor dua dalam promosikan jabatan," katanya.

Secara terpisah, aktivis anti korupsi, yang juga pembina Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara, Berty Lumempouw, menilai transaksi haram dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di pusat dan daerah pasti ada.

"Buktinya kan ada oknum ketua partai yang ditangkap tangan (OTT), bukan tidak mungkin di Sulut hal yang sama nanti terjadi. Kasus ini sebagai tanda 'Awas' bagi pejabat atau pengurus partai yang coba-coba menyalahgunakan kewenangan," pungkas Berty.

Sementara itu, hingga berita ini dipublis Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Abdul Rasyid belum bisa dikonfirmasi.

(Redaksi)

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca OTT di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3). #Ist

Jakarta, Suarapembaharu.com - Pasca OTT Ketua Umum PPP, Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/3) kemarin. KPK kembali melakukan penahanan terhadapa dua kepala pimpinan di Kemenag.

Diantaranya, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad, Muafaq Wirahadi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu (16/3/2019). Usai menjalani pemeriksaan, kedua langsung mengenakan rompi tahanan KPK seperti dilansir dari Suara.com.

Kedua Kepala Kemenag itu ditahan berdasarkan barang bukti uang sebanyak Rp 156.758.000 terkait kasus dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

KPK juga melakukan penahanan terhadap Ketum PPP yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR Romahurmiy.(***/redaksi)

Aplikasi Facebook dan WhatsApp

Bolmut, suarapembaharu.com - Akun facebook dan WhatsApp (WA) yang mengatasnamakan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Amin Lasena, digunakan orang tak dikenal, Sabtu (16/03/2019).

Akun FB Wabub digunakan untuk meminta uang ke sejumlah orang di lingkup Pemkab Bolmut dengan modus mengirim chat via FB.

"Assalamu'alaikum wr.wb, Di informasikan kepada semua rekan-rekan  kalau ada yang menggunakan akun Facebook dengan nama "AMIN LASEHNA" dan menggunakan foto saya untuk keperluan apapun,  mohon jangan dipercaya atau ditanggapi karena itu bukan akun Resmi saya..
Terima Kasih." tulis Amin.

Dari pantau media ini, akun yang mengatasnamakan Amin Lasehna sudah dua hari hingga hari ini aktif.

"Kerjaan siapa lagi in, suda dua hari ada akun fb yang menggunakan fota dan nama saya, bahkan.hari suda dgn WA,  saya tegaskan lagi ini PENIPUAN JANGAN PERCAYA.   sekali.lagi.JANGAN PERCAYA. " Tegas dari akun asli Wabup Bolmut


Berdasarkan dari hasil penelusuran, kata Amin, akun palsu itu berasal dari luar daerah Bolmut.

"Sudah lacak wilayanya luar sulawesi," tutup Wabup lewat akun aslinya kepada awak media suarapembaharu.com siang tadi.

(Fad)

Ketua GMKI cabang Makassar, Bastian Littu.

Makassar, Suarapembaharu.com - Peristiwa penembakan yang terjadi didua Masjid di Selandia Baru yang mengakibatkan 40 orang meninggal dunia dan 20 orang terluka ini mendapatkan reaksi keras dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Ketua GMKI cabang Makassar, Bastian Littu menyatakan bahwa peristiwa penembakan yang terjadi di Masjid Selandia Baru merupakan perbuatan yang sangat keji dan telah merusak nilai-nilai kemanusian.

"Perbuata itu sanvat keji. GMKI Cabang Makassar mengutuk keras atas penembakan tersebut," tegas Bastia.

Pihak juga meminta dengan tegas kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan perlingdungan terhadap WNI yang menjadi korban di peristiwa itu.

"Kepada pemerintah tegas dan melakukan perlindungan penuh kepada WNI yang menjadi korban," pintanya.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa penembakan yang mengakibatkan 40 orang meninggal dunia.

"Turut berduka cita atas kejadian ini. Kami juga berharap peristiwa ini bisa diselesaikan dengan cepat agar tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan dari masyarakat dunia," harap Ketua GMKI cabang Makassar, Bastian Littu.(Andre)

Pembina GTI Sulut, Berty Lumempouw

Bitung, suarapembaharu.com - Pasca Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementrian Agaman, aktivis anti korupsi, Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut angkat bicara.

Melalui pembina GTI Sulut, Berty Lumempouw menjelaskan, sangat disayangkan masih ada kasus jual beli jabatan yang terjadi di Kementrian.

"Ini merupakan tanda 'Awas' bagi Kementrian Agama Sulut, bukan tindak mungkin indikasi jual beli jabatan ada di Kanwil Sulut," ujar Berty, Sabtu (16/03/2019).

Untuk itu, kata dia, mendukung KPK untuk mendalami kasus jual beli jabatan, apalagi diduga kasus ini sudah beberapa kali sebelumnya.

"Intinya, GTI sendiri apresiasi KPK dalam hal pemberatasan korupsi di negeri ini," pungkasnya.


Sebelumnya diketahui, KPK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam seleksi jabatan 2018-2019. Selain Romi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni RMY, HRS dan MFQ. Romi disangkakan Pasal 12 ayat a atau b jo Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(YaserBaginda)

Add caption

Bolmut, suarapembaharu.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) sulawesi Utara (Sulut) Irjen Polisi Remigius Sigid Tri Hardjanto, Kunjungi Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) guna meninjau kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 17 april 2019 Mendatang.

Menjelang Pemilu yang tinggal menghitung hari banyak yang timbul tanda tanya dari berbagai elemen masyarakat terkait hilangnya uang 80 juta yang sampai saat ini belum jelas siapa dalang pembobolan Berangkas di Kpud Bolmut Bulan Lalu.

Menjawab Tanda tanya dari masyarakat awak media mewawancarai Kapolda Sulut Irjen Polisi Remigius Sigid Tri Hardjanto saat beranjak ke tujuan berikut. Jumat (15/3/2019)

“Saya akan menanyakan langsung kepada Polres Kotamobagu, sudah sejauh mana progres penyelidikan terhadap kasus itu. Jika memang ada kendala yang berarti, maka Polda akan mengambil alih dan mengungkap siapa dalang pembobolan dan pencurian sejumlah uang tersebut,” tegas Kapolda.

(Fad)

Kapolda Sulut

Minsel, suarapembaharu.com - Helikopter milik Korps Polairud Baharkam Polri tiba-tiba mendarat di helipad Mapolres Minahasa Selatan (Minsel), Jum’at (15/03/2019), siang. Seluruh personel langsung berlari ke depan Mapolres, untuk memastikan apa yang terjadi.

Tak lama kemudian, terlihat Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto didampingi Karoops, Kombes Pol Yohanes Soeharmanto, turun dari kursi penumpang heli berwarna dominan putih biru tersebut.

Kapolda langsung disambut oleh Kapolres Minsel, AKBP F.X. Winardi Prabowo bersama Wakapolres, Kompol Prevly Tampanguma, para Pejabat Utama dan Kapolsek jajaran.

Kunjungan Kapolda ke Polres Minsel adalah untuk melakukan beberapa agenda kegiatan. Yakni, pencanangan Zona Integritas, peresmian Graha Pelayanan Terpadu, serta peletakan batu pertama pembangunan perumahan Bhayangkara.

Kunjungan ini dilakukan setelah Kapolda menyambangi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Jum’at pagi, untuk mengecek kesiapan pengamanan Pemilu 2019.

Dalam kunjungan ke Polres Minsel ini, Kapolda juga didampingi para Pejabat Utama Polda Sulut. Di antaranya Dirintelkam, Kombes Pol Budhy Herwanto, Dirlantas, Kombes Pol I Gusti Putu Ngurah Gunawan, Dirbinmas, Kombes Pol Darwanto, Dansat Brimob, Kombes Pol Mulia Nugraha dan Kabid Humas, Kombes Pol Ibrahim Tompo.

(Redaksi)