Suara Pembaharu

Forum Solidaritas Mahasiswa Papua di Kota Studi Makassar

Makassar, suarapembaharu.com - Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua di Kota Studi Makassar, turun kejalan dalam rangka menggalang dana diseputaran Jl. A. Yani dan Jl. Jend Sudirman Makassar, Rabu (20/3/2019) sore.

Kegiatan penggalangan dana ini dilakukan untuk membantu para korban bencana banjir bandang di Kab. Sentani, Jayapura, Provinsi Papua.

Kordinator Lapangan, Demis Tabuni yang di wawancarai awak media menyampaikan sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Makassar yang sudah ikut berpartisipasi untuk menyisihkan sebagian rezekinya kepada saudara-saudara kita yang menjadi Korban bencana Banjir Bandang.

"Harapannya semoga apa yang teman-teman mahasiswa papua upayakan di Kota Makassar dapat dapat menjadi berkat dan memberi manfaat serta meringankan beban Masyarakat yang menjadi korban dalam bencana Banjir Bandang di Sentani," ungkap Demis.

Diketahui, berdasarkan data yang di rilis BNPB Bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Sentani, Jayapura menyebabkan 89 orang meninggal dunia, 150 orang luka-luka dan 74 orang hilang.

Selain itu ratusan rumah penduduk rusak parah, Sekolah,  rumah ibadah dan jembatan serta satu unit pasar rusak berat dalam bencana tersebut.

(AndreowReza)

Ist.

Suarapembaharu.com - Pasca Mahkama Konstitusi (MK ) mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa perusahan perbankan di Sulawesi Utara ternyata masih menerapkan aturan ketenagakerjaan yang melarang sesama karyawan perbankan untuk bisa kawin karna terbentur dengan aturan ketenagakerjaan .

Dari data yang berhasil di rangkum Suarapembaharu.com serta berdasarkan pengakuan beberapa karyawan dari BANK SulutGo yang meminta identitas mereka di sembunyikan karna berkaitan dengan privasi instansi, mengaku sampai saat ini perusahannya masih menerapkan peraturan yang lama dan melarang sesama karyawan perbankan untuk menikah.

Mengacu dari amar putusan MK pada sidang pleno yang di laksanakan di Gedung Mahkama Konstitusi Kamis (14/12/2017) lalu, atas permohonan yang di ajukan delapan pegawai, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih, akhirnya Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat mengabulkan permohonan tersebut dan melegalkan peraturan serta memperbolehkan sesama Kariawan di lingkungan Perusahan PT dan Persero bisa menikah meskipun satu kantor dan perusahan .

Yang menjadi pertanyaan dari para kariawan Bank Sulutgo apakah Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 bisa di berlakukan oleh Perusahan Bank di daerah dalam hal ini BANK Sulutgo.?

Tentu dengan adanya penerapan ketentuan larangan untuk menikah di perusahan Bank Sulutgo sangat merugikan karyawan yang telah bekerja dan mengabdi di perusahaan dan berpotensi kehilangan sumber mata pencahariannya.

Sementara dalam konstitusi diatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan dirasakan menghambat pemenuhan hak berkeluarga yang dijamin dalam konstitusi.

Sangat di harapkan adanya perubahan Peraturan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XV/2017 bisa di tetapkan di indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Utara agar bisa menjamin Hak- Hak para Kariawan yang mengalami hal demikian.(Ive)

Ilustrasi.

Talaud,Suarapembaharu.com - Berani pacaran terus ngajak teman sekantor ke pelaminan? Maka siap-siap Anda akan mendapatkan SP3 yang disusul dengan surat PHK dari pihak manajemen. Ini akan terjadi dalam kehidupan asmara Anda karena banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang masih menganut larangan ini.

Larangan ini pun diperkuat dengan payung hukum Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU No. 13/2003 yang berbunyi, “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan pernikahan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, KECUALI telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

Berpegang dari aturan tersebut , sampai saat ini hampir seluruh perusahan di Indonesia masih menerapkan peraturan yang dinilai sangat kontrafersial.

Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud, penerapan aturan tersebut ternyata masih sangat kental dan hampir seluruh perusahan PT (Persero) maupun beberapa lembaga pemerintah lainnya masih menerapkan aturan tersebut. Dan anehnya berbagai perlakuan intimidasi sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tak segan- segan di berlakukan terhadap karyawan jika melanggar aturan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, sebagai insan Jurnalistik saya berkeinginan untuk bisa  mengali informasih dari salah satu pasangan Kekasih yang kebetulan mengalami hal tersebut .

Sebut saja Arjuna dan Melati. Salah satu pasangan dari sekian pasangan kekasih yang mengalami hal tersebut , kepada Suarapembaharu.com Jumat (1/3) mengaku dengan terbatasnya waktu dan jarak bagi karyawan yang bekerja untuk dapat bersosialisasi dengan lawan jenisnya di luar jam kerja, maka akan mempersempit ruang menemukan jodohnya.

Sehingga relasi hubungan yang intens dengan rekan sekantor akan menimbulkan ketertarikan satu sama lain yang berakhir pada jenjang pernikahan. Namun, pada saat memutuskan akan melaksanakan pernikahan mereka terganjal pada ketentuan yang melarang pernikahan antar karyawan satu kantor. Salah satu pasangan harus mengalah untuk keluar dari perusahaan yang telah mempertemukan mereka.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

Frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama inilah yang mendasari perusahaan untuk melarang karyawannya menikah sesama karyawan jika ingin tetap menikah maka salah satu karyawan tersebut harus mengundurkan diri.

Tentu dengan adanya ketentuan ini sangat merugikan karyawan yang telah bekerja dan mengabdi di perusahaan dan berpotensi kehilangan sumber mata pencahariannya. Sementara dalam konstitusi diatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan dirasakan menghambat pemenuhan hak berkeluarga yang dijamin dalam konstitusi.

Berdasarkan PN Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukumnya dari putusan MK ini.

Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Legal standing pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sangat di harapkan adanya perubahan Peraturan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XV/2017 bisa di tetapkan di indonesia terutama di Kabupaten Kepulauan Talaud agar bisa menjamin hak- hak para karyawan yang mengalami hal demikian.(Ive)

Bitung, suarapembaharu.com - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bitung, gelar aksi solidaritas untuk membantu korban bencana alam di Gowa, Makassar dan sekitarnya, Jumat (25/01/2019).

Gerakan yang dipelopori oleh Sekretasris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bitung, Herlan Tabisi ini menyisir seputaran pasar Girian dengan pengeras suara.

"Aksi ini salah satu pergerakan memohon partisipasi serta uluran tangan warga kota Bitung untuk membantu para korban bencana banjir di Sulawesi Selatan," kata Herlan.

Semoga dengan uluran tangan warga Bitung, lanjut Herlan, bisa meringankan beban saudara kita yang telah terendam banjir.

"Nantinya hasil dari aksi pengalangan dana akan kami salurkan dalam bentuk barang makanan serta obat-obatan," pungkasnya.

(YaserBaginda)

Talaud, suarapembaharu.com - Salah satu tradisi unik dengan menari mengelilingi kampung yang sampai saat ini masih di lestarikan oleh warga di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengawali Tahun yang baru adalah MABARIS.



MABARIS adalah salah satu Tradisi warisan nenek moyang yang masih di jaga kelestarian nya secara turun temurun oleh warga talaud sampai saat ini .

Untuk melestarikan tradisi tersebut , Satuan TNI AD dan TNI AL melonguane akhirnya ikut ambil bagian dalam perayaan MABARIS tersebut dengan di ikuti seluruh jajaran serta masyarat, Kamis (10/01/2019) kemarin.

Dandim 1312 Talaud Letkol  (Arm ) Gregorius Eka Setiawan, beserta Danlanal melonguane Letkol  (Mar) Augustinus Purba sebagai petinggi TNI yang bertugas di Kabupaten Talaud  ikut ambil bagian dan menjadi pelopor dalam perayaan tersebut .

Meskipun di guyur hujan, namun antusias warga serta seluruh peserta Mabaris , terlihat bersemangat mengikuti alunan lagu sambil bergoyang mengelilingi kota melonguane .

Dandim 1312 Talaud Letkol Arm Gregorius Eka Setiawan kepada media ini mengatakan, dengan di laksanakan nya Tradisi Mabaris kiranya bisa mepererat tali persaudaraan dan menjaga serta melestarikan salah satu tradisi kearifan budaya yang sampai saat ini mulai terkikis seiring perkembangan jaman.

"Mengawali Tahun yang baru ini mari kita Ciptakan kebersamaan antar sesama, dalam bingkai NKRI. rasa cinta tanah air serta menjaga keutuhan NKRI harus ada dalam sanubari kita sebagai rakyat yang berdaulat agar bisa terhindar dari perpecahan demi keutuhan bangsa," pungkasnya.

(Ive)

Cicilia Londong bersama James Karinda saat menyaksikan khitanan massal.

Suarapembaharu.com - Puluhan anak-anam di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan II, Kecamatan Singkil kompleks Masjid Al Muhajirin, Kota Manado mendapat bantuan khitanan atau sunatan masal dari anggota dewan DPRD kota Manado dari partai Demokrat, Cicilia Londong, Selasa (20/11/2018).

Sunatan masal itu juga turut dihadiri Anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda yang melihat langsung proses khitanan.

"Saya berharap kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sampai disini saja. Dan ini juga bukan untuk dalam rangka pemilu tapi ini adalah silaturahmi kita," ucap James Karinda saat memberi sambutan.

Disisi lain, Cicilia Londong mengatakan, kegiatan khitanan masal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Singkil Dua.

"Saya sempat berbicara dengan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan, bahkan banyak yang memberikan masukan ke saya untuk melaksanakan kegiatan khitanan masal ini. Dan saya sangat bersyukur kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat juga bantuan masyarakat Singkil," ungkap Cicilia kepada Suarapembaharu.com.(Nanang Naholo)