BPM-PD VS Inspektorat Boltim

Inspektorat Boltim, Meyke Mamahit

SUARA PEMBAHARU - Persoalan berkas laporan Dana Desa (Dandes) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap satu yang hingga Rabu (21/10) kemarin diperkirakan masih 34 pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang belum selesai, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-PD) dan Inspektorat. Hal tersebut terungkap dari adanya pernyataan salah satu Sangadi/Lurah yang dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPM-PD Boltim, Arsyad Mamonto bahwa kendala lambatnya proses tersebut adalah listrik dan pemeriksaan fisik dari Inspektorat dilapangan. “Dari Rapat Koordinasi (Rakor) para Sangadi waktu lalu, itu semua diungkapkan para Sangadi,”terangnya.

Dimana hingga saat ini, dari data yang ada tercatat sudah ada 46 berkas laporan pencairan yang masuk ke BPM-PD. “Semoga saja sampai sore hari akan bertambah dan kami masih menunggu. Jadi 46 Desa itu sudah mendapat rekom pencairan tahap ke dua. Kami usahakan akan selesai pada akhir Bulan Oktober ini,”jelasnya.

Kepala BPMPD, Arsyad Mamonto

Berbeda dengan pernyataan Kepala Inspektorat Boltim, Meyke Mamahit ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan sebelumnya membantah bahwa hal tersebut bukan terkendala oleh tim pemeriksa dari Inspektorat, dimana dirinya memastikan bahwa pemeriksaan diseluruh Desa sudah lama selesai. “Bahkan juga dari hasil pemeriksaan tersebut masih banyak juga temuannya,”singkatnya.

Adapun sebelumnya, Penjabat Bupati Boltim, Muhammad Mokoginta saat memimpin rapat kerja evaluasi serapan anggaran Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Senin (19/10). Berharap serapan anggaran untuk Dandes dan ADD dapat mencapai 100 persen tahun 2015 ini sehingga tidak akan menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. “Saya harap para Sangadi bisa cepat selesaikan laporan tahap satu agar proses tahap dua pun segera dilaksanakan,”ucap Mokoginta