SUARA PEMBAHARU- Kinerja penyelenggara pilkada serentak KPU dan Panwaslu selama proses pilkada khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung dinilai berada dibawah rata rata.
Hal ini diungkapkan oleh Irfan Frantigo saat berbincang dengan SuaraPembaharu.com di Resting Area pusat Kota Bitung Sabtu (19/12).
Menurut Frantigo, kinerja KPU Kota Bitung dan Panwaslu Kota Bitung sangat buruk, bahkan terburuk se Indonesia jika diurut dari awal pelaksanaan pilkada 2015 ini. Salah satu diantara puluhan buruknya kinerja KPU Kota Bitung adalah semakin menurunya angka golput dibanding dengan pilpres 2014 dan itu murni karena minimnya sosialisasi dari pihak penyelenggara.
" angka golput meningkat akibat minimnya sosialisasi dari KPU yang hanya mengandalkan baliho dan umbul umbul sebagai alat mensosialisasikan pilkada Bitung" jelas Frantigo yang juga merupakan Ketua Dewan Rakyat Oposisi (DRO).
Selain itu, Frantigo juga mengungkapkan bahwa keputusan KPU untuk mencoret gambar paslon nomor 7 dikertas suara merupakan pelanggaran tindak pidana pengrusakan terhadap logistik pemilu.
" itu tindakan pindana yang dilakukan oleh KPU dan pilkada berintegritas hanya sampai pada tataran wacana semata" ujarnya.
Selain KPU, kinerja Panwaslu Kota Bitung juga dianggapnya sangat buruk dengan membiarkan berbagai pelanggaran didepan mata tanpa pernah ada tindakan tegas dari mereka. Selain itu, langkah Panwaslu mengeluarkan rekomendasi meloloskan paslon Lahiya-Purukan disaat sudah di tmskan oleh KPU merupakan cermin buruknya kinerja mereka.
" Panwaslu tidak memiliki ketegasan selama proses pilkada berlangsung, pembiaran terhadap berbagai pelanggaran seakan memperlihatkan bahwa penyelenggara pilkada ini mestinya manusia super" tuturnya mengakhiri perbincangan. (Licin)
Post a Comment