SUARA PEMBAHARU- Penerbitan Kartu Nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan. Kepemilikan Kartu Nalayan, diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan upaya juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif dan tepat sasaran. Hal ini sebagai upaya juga untuk melindungi nelayan dari intervensi adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin, sehingga dikemudian hari, hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah.
Kartu Nelayan dapat menjadi instrumen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, KKP dan Kementrian/Lembaga Pemerintah saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Selama ini pemerintah masih kesulitan dalam menentukan katagori nelayan miskin/lemah termarginalisasi butuh perhatian yang sangat serius, sehingga perlu melakukan treatment agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih focus tepat sasaran.
Nelayan untuk mendapatkan Kartu ini, harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:
1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Direkomendasikan dari lingkungan sebagai nelayan, yaitu dari RT dan RW atau Kepala Desa, dan
3. Dikenal dan diperhatikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Pembina teknis perikanan tangkap.
Realisasi kegunaan Kartu Nelayan yang sudah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia diantaranya :
1) Bukti identitas profesi nelayan diwilayah Negara kesatuan republik Indonesia (11 WPPNRI).
2) Sebagai database daerah dan Nasional perkembangan kapasitas nelayan di 11 WPPNRI guna pengendalian sumberdaya ikan dan penyediaan lapangan kerja nelayan secara rasional berkelanjutan.
3) Referensi data bukti identitas tepat sasaran kepada nelayan dalam pemebelian BBM bersubsidi dari pertamina yang telah digunaka didaerah PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung, Kota Tarakan.
4) Referensi pembuatan jamkesda telah dilaksanakan di PPN Pekalongan.
5) Salah satu syarat bagi Nelayan agar tepat sasaran Penerima PUMP (program usaha mina perdesaan) perikanan tangkap.
6) Salah syarat agar tepat sasaran Penerima SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah nelayan).
7) Pelaporan keselamatan kerja nelayan dan informasi cuaca melalui SMS Gateway.
8) Salah satu syarat bagi nelayan agar tepat sasaran mendapat program bimbingan teknis perikanan tangkap.
9) Salah satu syarat agar tepat sasaran bagi nelayan yg mendapatkan Asuransi Jamsostek nelayan. Contoh sudah dilakukan di Sumatera Utara.
10) Salah satu syarat tepat sasaran dalam nelayan mendapatkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ketika musim gelombang tinggi tidak bisa melaut.
11) DLL.
Namun sayangnya, untuk kota Bitung sejumlah nelayan mengaku belum menerima kartu nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Seperti yang dijelaskan oleh Nobrian Makawowor (30) nelayan Aertembaga yang mengaku dirinya belum menerima kartu tersebut hingga kini.
"Dari tahun 2014 saya didata sebagai penerima kartu nelayan, tapi sampai saat ini belum menerima kartu tersebut"kata Nobrian, Selasa (3/5/2016).
Senada dengan Nobrian, Romel Maluengseng (46) yang juga nelayan asal Aertembaga ini mengaku sama seperti yang dialami rekannya, dimana kartu nelayan yang seharusnya sudah ditangan, tetapi belum ada hingga kini.
"Belum terima itu kartu, padahal saya sudah didata sejak 2014 lalu"jelasnya.
Sedangkan Kres Maringka(44) berharap agar segera mendapatkan kartu nelayan yang sudah menjadi program pemerintah melalui KKP itu agar dapat digunakan untuk mengurangi biaya pendidikan anak anak nelayan yang saat ini bersekolah di APB.
"Jika ada kartu nelayan, anak anak yang sekolah di APB bisa mendapat pengurangan biaya, karena anak nelayan yang pemegang kartu tersebut mendapat keringanan pembayaran" ujar Kres.
Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bitung L Macawalang dikonfirmasi baik melalui sambungan telepon, maupun via sms, belum memberikan tanggapan terkait keluhan nelayan ini. (Arham dila Licin)
Post a Comment