Manajemen PT.Delta Pasific Indotuna Kangkangi Aturan Menteri Tenagakerja

Fikri Antameng (kiri) aktivis Buruh di PT.Delta Pasific Indotuna saat memperlihatkan aturan yang dipakai manajemen perusahaan untuk tidak memberikan THR kepada ratusan karyawannya

SUARA PEMBAHARU- Aksi mogok karyawan PT.Delta Pasific Indotuna, dikelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang menuntut Tunjangan hari raya (THR) mereka kepada manajemen perusahaan, Jum'at (24/6/20160 kemarin sepertiya belum mendapat tanggapan serius dari pihak petinggi perusahaan tersebut.

Sampai hari ini, Sabtu (25/6/2016), belum ada kejelasan terkait tuntutan karyawan perusahaan yang dipimpin oleh Abdul khalid itu. Padahal Peraturan Menteri tenagakerja (Permenaker) Nomor 06 Tahun 2016 Tentang THR  bagi pekerja/buruh diperusahaan. Pada Pasal 2 Ayat 1 pengusaha WAJIB memberikan THR kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus. Ayat 2 THR Keagamaan yang dimaksud pada ayat 1  diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Menurut Fikri Antameng, aktivis Buruh yang juga adalah pekerja di PT.Delta Pasific Indotuna ini, pihak manajemen seakan berusaha memanipulasi peraturan Menteri itu dengan interpratasi sendiri untuk kepentingan perusahaan dan merugikan pekerja.

" pihak manajemen melanggar Permenaker terbaru yang jelaskan THR itu wajib bagi pekerja yang sudah bekerja minimal sebulan secara terus menerus, lalu kenapa ratusan karyawan disini tidak diberi THR padahal mereka sudah bekerja diperusahaan ini sejak bertahun tahun lalu, " tegasnya, Sabtu (25/6/2016).

Aksi ratusan buruh yang berlangsung Jum'at kemarin itu berlanjut ke kantor Dinas Tenagakerja Kota Bitung. (Arham dila Licin)