 |
| Abdul K. Tulusang |
Manager Hukum dan Advokasi JPPR Nasional, Abdul K. Tulusang saat diwawancarai menyampaikan, dari hasil investigasi mereka menemukan 2 orang pimpinan Panwaslu Bolmong yang lolos saat seleksi cacat administrasi.
"Irfan Manangin itu kami temukan ber KTP ganda sedangkan Neny Kumatjas tidak terdaftar sebagai pemilih di desa Ponompian Kabupaten Bolmong. Jika merujuk sesuai aturan, seharusnya ke dua orang ini tidak bisa diloloskan sebagai pimpinan Panwaslu saat seleksi lalu," kata Tulusang.
lanjut, Irfan memiliki KTP ganda yang pertama dengan NIK 710121904780002 dan terdaftar sebagai warga Desa Pangian, kecamatan Pasi Timur, Kabupaten Bolmong kemudian yang NIK lainnya 7174010908820001 dan terdaftar sebagai warga Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.
"Irfan ini sudah melanggar etik penyelenggara pemilu dan UU administrasi Desa, bahkan Irfan jika dilaporkan bisa kena UU Pidana," jelasnya.
Sementara Neny Kumatjas sudah melanggar UU No 15 Tahun 2011 yakni Bahwa syarat menjadi penyelenggara pemilu harus terdaftar sebagai warga di tempat dia menjabat. Sedangkan dari hasil cooklik dan pencocokan temuan kami, Neny tidak terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Bolmong.
"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu Sulut terkait ini, dan meminta agar ke dua pimpinan Panwaslu Bolmong di berhentikan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan di Pusat terkait hal ini, dan jika Bawaslu Sulut tidak mengambil tindakan tegas maka kami akan langsung melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diambil tindakan tegas," tukas Tulusang. (MO3)
Post a Comment