Gorontalo, suarapembaharu.com - Aliansi Mahasiswa se-Indonesia provinsi Gorontalo melakukan aksi massa dikantor DPRD provinsi, meminta kepada anggota dewan provinsi Gorontalo agar menolak kebijakan Jokowi yang dianggap tidak populis, Kamis (12/1).
Menurut orator masa aksi ini, baru memasuki tahun baru 2017 lagi-lagi pemerintahan Jokowi melakukan kebijakan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, misal menaikkan TDL berdaya 900 Va, STNK, TNKB, BPKB dan BBM non subsidi,yang kesemuanya dianggap tak populis bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut hanya mengikuti keinginan pasar namun tak melihat mayoritas masyarakat dibawah garis kemiskinan, melakukan kebijakan tersebut sama halnya menambah kemiskinan sehingga perlu ditolak. Adapun yang menjadi tuntuatan mahasiswa antara lain; kenaikkan tarif STNK & BPKB, Pembentukan lembaga negara non pemerintah, kenaikkan BBM, kenaikkan harga kebutuhan pokok, tenaga kerja asing dan pencabutan subsidi listrik 900 VA.
Massa aksi tersebut pun diterima komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan Yanto Gobel dan menyampaikan, bahwa tuntutan tersebut akan tindak lanjuti serta akan disampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Sebab DPRD provinsi Gorontalo tak bisa membuat keputusan karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu DPRD tindak lanjuti secepatnya. (Robby)
Post a Comment