Relawan Jokowi-JK : Pemerintah Harus Ambil Alih Penambangan Emas PT Freeport

Jakarta, suarapembaharu.com - Tindakan tegas pemerintah kali ini terhadap PT Freeport harus di dukung seluruh elemen anak bangsa, karena tidak ada keuntungan yang berarti dari exploitasi dan ekplorasi yang dilakukan PT Freeport terhadap emas Indonesia di Papua. Relawan Matahari Indonesia Jokowi-JK, Amirullah Hidayat mengungkapkan, jika perlu pemerintah yang di pimpin presiden Jokowi mengambil ahli penambangan emas terbesar di dunia tersebut pasca selesai kontrak, karena bangsa kita telah sanggup mengelolanya.

Amirullah Hidayat

"Apalagi kita ketahui, sudah hampir setengah abad Freeport mengeruk kekayaan alam Indonesia, jutaan ton tembaga dan ratusan juta ton emas telah di ambil mereka, pemerintah pun selama ini tidak bisa berbuat apa-apa karena perjanjian yang di buat saat pemerintahan Soeharto memberi kekuasaan besar kepada PT Freeport," kata Amirullah.

Menurut catatan Human Right For Social Justice, keuntungan PT. Freeport di Papua per hari mencapai Rp 114 miliar. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau Rp 3,534 triliun.

"Tetapi, di balik keuntungan yang spektakuler itu, rakyat Indonesia justru tidak mendapat manfaat apapun. Rakyat kita di Papua sana, yang notabene berada di sekitar pertambangan Freeport, juga tidak mendapat efek keuntungan yang menetes. Sebagian besar rakyat Papua masih hidup dalam kemiskinan," tegas Tokoh Muda Muhammadiyah ini.

Ditambah lagi, Kontribusi Freeport untuk penerimaan negara juga nyaris tidak ada. Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1% dan royalti tembaga sebesar 1,5-3,5%. Sudah begitu, Freeport juga sering membandel untuk membayar dividen kepada pemerintah Indonesia.

"Padahal, pemerintah Indonesia punya saham sebesar 9,36 persen. Pada tahun 2012, Freeport mestinya menyetor Rp 1,5 Triliun, tetapi yang dibayarkan baru Rp 350 miliar. Maka sudah saatnya kontrak Karya PT Freport di selesaikan dan pertambangan emas tersebut di ambil ahli pemerintah," ungkap Wakil sekretaris Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah ini.

Sahrul Setiawan