Kolombo, Suarapembaharu.com - Menteri Samarasinghe mengatakan pekan ini, bahwa keputusan Srilanka untuk menjual pelabuhan ke investor Cina ini telah menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara, seperti India dan Amerika Serikat (AS).
Baik India maupun AS khawatir bahwa penguasaan Cina atas pelabuhan di Sri Lanka ini akan memberikan keuntungan bagi angkatan laut Cina di Samudera Hindia. Namun, kekhawatiran tersebut ditepis oleh Samarasinghe. Dan mengatakan, Pelabuhan Hambantota yang berada 240 kilometer di selatan Kolombo ini, tidak akan menjadi pangkalan militer untuk negara lain. Selain itu, kata dia, sesuai perjanjian, China Merchants hanya akan beroperasi terminal laut utama di Kolombo untuk mengakomodir lalu lintas kontainer di dunia.
Wakil Presiden Eksekutif China Merchants Hu Jianhua mengatakan, Pelabuhan Hambantota akan menjadi pintu gerbang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar di Asia Selatan dan Afrika.
"Sri Lanka akan diposisikan secara baik untuk memainkan peran strategis dalam inisiatif one belt one road yang digagas pemerintah Cina," jelas Hu.
Kekhawatiran dua negara India dan AS itu bermula ketika pemerintah Sri Lanka pada Sabtu (29-7-2017) waktu setempat kemarin menandatangani kesepakatan senilai triliunan dolar Amerika Serikat untuk membiarkan BUMN Cina mengambil alih salah satu pelabuhan penting di negara tersebut akibat tidak mampu membayar hutang.
Penjualan itupun menuai protes baik dari serikat buruh maupun para politisi negeri itu. Penjualan 70 persen saham atau senilai 1,1 triliun dolar AS di Pelabuhan Hambantota kepada BUMN Cina, China Merchants Port Holdings, ini mendapat penolakan dari serikat pekerja industri. Mereka bahkan akan melakukan aksi mogok kerja mulai pekan ini untuk menentang penjualan tersebut sebagaimana dikutip dari Republika online.
"Kami telah menghadapi tekanan geopolitik," kata Menteri Samarasinghe pada acara penandatanganan kesepakatan di Kolombo ibukota negara itu.
"Pihak (investor) Cina telah merima semuanya dalam perjanjian ini, dan akan beroperasi di bawah hukum Sri Lanka," ujarnya menambahkan. Sementara negosiasi dengan serikat buruh dan partai politik di Sri Lanka akan dilakukan dalam satu bulan ke depan.
Editor : Arham Licin
Foto : ist
Post a Comment