Relawan JOKOWI-JK Kencam Kebijakan Menteri Tenaga Kerja

Jakarta, suarapembaharu.com - Kebijakan Menteri tenaga kerja yang mengalihkan jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terindikasi untuk merusak nama Presiden Jokowi dimata para TKI yang bekerja diluar Negeri, ini kita ketahui setelah kita mendapat undangan dari Aliansi Masyarakat Nusantara  (AMN)  yang akan melaksanakan dialog tentang kebijakan tersebut pada tanggal 08 Juli 2017 yang meminta Koalisi Relawan Berbicara Jokowi JK menjadi salah satu pemateri acara tersebut. Hal itu dikatakan Amirullah Hidayat Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi JK

Seperti kita ketahui bahwa saat Pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu Jokowi JK memenangkan suara terbanyak dari pemilih diluar negeri sehingga Jokowi berhasil memenangkan Pemilihan Presiden.

"Tetapi dengan kebijakan yang dikeluarkan menteri tenaga kerja dalam mengalihkan jaminan sosial TKI dari asuransi kepada BPJS Tenaga kerja adalah kebijakan yang terindikasi kuat untuk menghancurkan nama pemerintahan Jokowi dimata TKI karena, jaminan yang di dapat oleh TKI dari BPJS Ketenagakerajaan tidak sesuai  dengan yang didapatkan saat ditangani asuransi," ujar Amirullah Hidayat yang juga Ketua Harian Relawan Matahari Indonesia Jokowi JK.

Ia juga menambahkan, hal ini dapat kita buktikan bahwa selama ini TKI mendapatkan 13 jaminan sosial tetapi yang ditanggung BPJS hanya 9 Jaminan sosial, artinya TKI mengalami kerugian jaminan sosial, apalagi yang dihilangkan yaitu jaminan mendapatkan biaya Bantuan hukum,  Jaminan Risiko Upah tidak dibayar,  Pemulangan TKI yang bermasalah,  Pembatalan Kontrak,  padahal ini masalah yang sering dialami TKI bekerja diluar negeri,   tetapi ini pula yang tidak di jamin oleh BPJS ketenagakerjaan.

"Premi asuransi dibayarkan oleh TKI bukan diambil dari APBN, sudah seharusnya TKI diberikan perlindungan yang optimal, bukannya malah dikurangi. Jadi sudah jelas kebijakan menteri tenaga kerja ini untuk menghancurkan presiden Jokowi dari dalam.  Apalagi menteri tenaga kerja tanpa membuat juklak dan juknis yang baik sudah ingin melakukan launching program tersebut tanggal 30 juli 2017 di kabupaten tulungagung Propinsi Jawa Timur.  Oleh karena itu kita meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan lounching program ini," Jelasnya, Selasa (25-7-2017).

Maka dari itu, Menteri Tenaga Kerja diduga kuat untuk merusak citra Presiden dimata TKI yang bekerja diluar negeri,  padahal jumlah TKI diuar negeri itu sampai 2,7 juta jiwa lebih. Serta kita juga meminta presiden Jokowi untuk mencopot menteri tenaga Kerja karena terduga kuat tidak loyalis kepada presiden,

"Jika kebijakan ini masih diteruskan oleh menteri tenaga kerja maka Relawan akan melakukan aksi ke istana negara untuk meminta Prsiden Jokowi JK mencopot menteri tenaga kerja jika perlu relawan akan menduduki kantor menteri tenaga kerja," Tegas Amirullah di dampingi irwan Bakkara.

Editor : Arham Licin