Parpol Tak Usung Kader Sendiri diduga "Terima Mahar" Politik

Manado, Suarapembaharu.com - Ada kelemahan yang sangat fatal dari UU nomor 10 tahun 2016. UU itu tidak secara tegas membatasi siapa saja yang lantas menjadi calon kepala daerah. Syarat dalam UU itu sangat normatif dan kerap tidak menyaring figur  berkualitas untuk menjadi calon. Akibat dari itu dalam setiap momentum Pilkada, parpol didatangi oleh pendatang pendatang baru untuk berburu tiket pencalonan.


Sebagian Parpol tidak lagi menjalani  fungsi nya dengan baik yaitu melakukan rekrutmen, kaderisasi, seleksi dan promosi kader. Yang terjadi parpol melakukan semacam lelang politik yaitu menawarkan kepada siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan parpol salah satunya adalah mahar. Logika politik sebagian parpol kerap hanyut pada saat menjelang Pilkada.


"Mana bisa yang di calonkan adalah yang bukan kader parpol, sementara dalam keanggotaan parpol itu banyak kader kader yang potensial. Lantas apa maksud parpol mencalonkan kader dari parpol lain"?. Kalau begitu apa  kerja parpol selama ini. Pengakuan publik terhadap kebesaran parpol bukan dilihat dari berapa kursi yang diperoleh atau berapa banyak pejabat publik yang dikoleksi," jelas DR.Ferfy Daud Liando salah satu akademisi Unsrat, Kamis (23-11-2017).

(sumber foto ist) Ferry Daud Liando

Liando menambahkan, bahwa pengakuan itu akan muncul ketika parpol mampu menjadikan organisasi sebagai pencetak pemimpin dan pemimpin yang dihasilkan itu memiliki kemampuan dan kepedulian publik. Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, mereka perlu di berikan pemahaman tentang perilaku politik parpol saat ini. Jika suatu parpol mengusung bakal calon yang bukan berasal dari kader internal, sementara dalam keanggotaan parpol itu terdapat kader kader  berkualitas maka dapat  meyakinkan dan patut diduga bahwa parpol itu menerima mahar. 

Hanya saja  yang jadi persoalan sekarang adalah belum tersedianya  instrumen yang kuat untuk membuktikan itu. UU nomor 10 tahun 2016 ttg Pilkada dan UU nomor 7 tahun 2017 ttg pemilu menyebutkan bahwa pelaku politik uang adalah bukan hanya mereka yang memberi. Akan tetapi bagi mereka juga yang menerima. Persoalannya kalau pemberi dan penerima sama sama diuntungkan, lantas siapa yang bisa mengadukan perbuatan itu. "Pasti keduanya akan saling mengamankan.

" Perbuatan perbuatan semacam ini masih menjadi benalu pada setiap proses Pilkada. Dan penyakit ini sulit untuk dipulihkan karena baik parpol, calon ataupun pemilih kerap merasa diuntungkan dengan cara cara seperti ini," pungkas salah satu pengamat politik kondang Sulut ini.

Reporter : Nanang Noholo
Editor : Arham Licin