 |
Kapolda Sulut, Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin bersama Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Pileg dan Pilpres 2019, di lapangan Koni Sario Manado, Jumat (22/3/2019).
|
Apel yang melibatkan kurang lebih 3000 personil TNI Polri dan segenap unsur pendukung lainnya dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey bersama segenap Pejabat Forkopimda Sulut lainnya.
Kapolda Sulut dalam amanat Menkopolhukam RI yang dibacakannya mengatakan, pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional apakah Bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
Kesuksesan dan tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
"Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan," kata Kapolda dalam amanat Menkopolhukam.
Lanjutnya, Kapolda menjelaskan, pemilu serentak tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.
Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu disetiap daerah.
"Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Kapda.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut," tambahnya.
Lanjut Kapolda, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak ini.
Dikatakannya, dalam tahapan pemilu serentak ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.
Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi pemilu.
"Sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan, kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif di seluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.
"Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas," pungkasnya.(*/tsir)
Post a Comment