SUARA
PEMBAHARU – Pesta demokrasi lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang
akan di gelar 9 Desember nanti, di tanggapi beragam oleh akademisi dan pengamat
politik di Sulut.
Menrut pengamat Politik Sulut, Taufik Tumbelaka dalam penilainnya
melihat, suksesnya sebuah demokrasi akan di tentukan pada proses yang dijalani
bukanlah hasil dari demokrasi itu sendiri, maka tidak heran muncul istilah
`suara rakyat, suara Tuhan`.
“Demokrasi berkualitas dilihat dari subtansi demorkasinya. Contoh,
suksesnya Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember tidak hanya bisa di
lihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang naik atau turun saat pemilihan, tapi
terpenting setiap pemilih mengetahui sosok yang dipilihnya,” ungkap Tumbelaka.
Sementara itu, akademisi UNSRAT dan juga pengamat politik Sulut,
Ferry Daud Liando menyebutkan, dalam pesta demokrasi 9 Desember nanti sudah
bertentangan dengan UU no 23 tentang otonomi daerah yang memberikan hak kepada
setiap warga untuk bisa memilih siapa calon kepala daerahnya.
“Masyarakat kini tidak lagi diberikan peran untuk menentukan
calon kepala daerahnya, tapi hanya diberikan peran untuk melegitimasi calon
yang telah ada karena partai politik telah mengambil peran besar untuk memilih
calonnya,” ungkap Liando.
Doktor Delmus Puneri Salim, mengungkapkan demokrasi
substansial di Indonesia dengan beberapa Negara lain cenderung berbeda. Contoh,
partisipasi warga di Indonesia dalam demokrasi hanya terletak pada pemilu
semata, berbeda dengan Australia misalnya yang memberikan kesempatan lebih kepada
warga dalam berpartisipasi demi kemajuan.
“Di Australia, Partisipasi warga hingga pada hal terkecil.
Reklamasi pantai saja, masyarakat diberikan peran menetukan bahkan dilakukan
pemilihan untuk memutuskan bisa tidaknya reklamasi pantai. Indonesia hanya member
ruang partisipasi warga pada hal pemilu,” jelas doktor lulusan Australia ini. (MO3)
Post a Comment