 |
| Koordinator KIPP Sulut Baharudin Pitajaly (kiri), Koordinator JPPR Sulut Sahrul Setiawan (tengah) dan Juru Bicara Koalisi Donny Rumagit (kanan),. |
SUARA
PEMBAHARU – Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Utara (Sulut), Komite Independen
Pemantau Pemilu Sulut dan Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA) Sulut bentuk
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada di Sulawesi Utara, demi menjaga
terjadinya praktik-praktik kecurangan di pilkada Serentak nanti.
Mengambil
lokasi Hotel Rock Rand Manado, Sabtu (19/9) Koalisi Kawal Pilkada Sulut ini
menegaskan, bahwa kehadiran mereka adalah untuk mengawal dan menjaga jalannya pilkada
serentak di Sulut.
Juru Bicara
Koalisi Kawal Pilkada Sulut, Donny Rumagit, dalam konfrensi pers menyampaikan perlunya
Koalisi ini dibentuk demi menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar
tidak keluar dari aturan main yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di
Sulut telah menjadi perhatian secara Nasional, salah satunya terkait penetapan
calon kepala daerah yang merupakan mantan Narapidana (Napi).
“Kami
menilai proses demokrasi di Pilkada di Sulut perlu diawasi, hal tersebut harus dilakukan
dengan turut mengawal untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Ini juga bukan
hanya tanggung jawab yang diletakkan pada penyelenggara pemilu (KPU dan
Bawaslu). Konsen nanti yang sedang kita dalami dan telah dilakukan kajian lewat
bukti-bukti otentik, mulai dari aspek penetapan DPT, seleksi pasangan calon
kepala daerah, hingga praktek politik uang,” jelas Donny yang juga mantan Ketua
Korda GMNI Sulut ini.
Tak hanya
itu, soal pengawasan proporsional dan mendorong adanya transparansi dalam
Pilkada, Ketua KIPP Sulut, Baharudin Pitajaly menilai, bahwa Koalisi kawal
Pilkada Sulut ini memiliki sejumlah
tugas penting dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Adanya
praktek politik yang ‘berlawanan’ dengan aturan main Pilkada perlu dikaji
secara baik dalam rangka mewujudkan pemimpin yang demokratis.
“Tugas utama
dari Koalisi Masyarakat yang didalamnya tergabung JPPR, KIPP dan Yayasan PEKA
Sulut itu tidak lain adalah bagaimana melakukan pemantauan terhadap proses
politik yang ideal, bagaimana kita kemudian melakukan juga pendidikan politik
pada masyarakat. Jika masyarakat cerdas dan tau memilih pemimpin yang baik,
tanpa ada intervensi politik atau money politic maka pemimpin yang terlahir di
Sulut maupun di Manado kedepan adalah yang benar-benar terseleksi karena
prosedur demokrasi yang tepat. Inilah yang akan kami lakukan, memang sejauh ini
sudah ada data yang akan kami dalami dari laporan masyarakat untuk diproses
lanjut, kita juga akan bersinergi penyelenggara Pemilu di Sulut sesuai porsi
dan tugas kami,” ucap Bahar dihadapan sejumlah wartawan.
Turut hadir
dalam acara tersebut Direktur Yayasan PEKA Sulut, Sonny Thios Brant, dan
beberapa aktivis pro demokrasi. Bedasarkan informasi, Koalisi Masyarakat ini
akan turun kesemua daerah di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara yang menggelar
hajatan Pilkada. Bahkan juga menginvestigasi lebih jauh kasus E2L-David Bobihoe
dan posisi Imba-Bobi Daud. (IRN)
Post a Comment