SUARA PEMBAHARU – Ketersediaan
anggaran 1,5 trilyun dari kas Negara dalam rangka penyaluran dana bantuan
bencana kepada warga kota Manado dan kabupaten lainnya, ternyata tak dapat dimanfaatkan
serta merta, karena payung hukumnya diketahui berbentuk bantuan sosial berpola
hibah.
Kepala BNPB Willem Rampangiley saat membawa sambutan dalam rapat koordinasi penandatanganan perjanjian hibah daerah (ist) |
Berdasarkan kajian panjang, payung hukum ini tidak
dapat diterapkan karena berada di wilayah yang tidak pasti antara hibah atau
bantuan sosial. Tapi kemudian problematika tersebut dapat diselesaikan
sepenuhnya dengan dikeluarkannya PMK 162/PMK.07/2015 mengenai Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana.
Harus diakui berkat kerja keras dan kerja cerdas
Walikota Manado, G.S. Vicky Lumentut, Deputi Bidang I Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, Willem Rampangilay, dan BNPB hingga kemudian PMK ini
dapat dikeluarkan
Hal ini ternyata baru diketahui disaat Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangiley ketika
membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah menyampaikannya
dalam sambutan. Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
TA 2015, di Hotel Lumire Senen Jakarta Pusat, Selasa (06/10).
Walikota Manado, G.S Vicky Lumentut memegang dokumen penandatanganan perjanjian hibah, (ist) |
Mengawali sambutan Rampingaley, dirinya
memperkenalkan diri dengan mengatakan, beberapa tahun terakhir ini dirinya dan
ibu bapak sudah bekerja sama. Saya gabung di kementrian sebagai pegawai negeri
sipil tahun 2012 setelah 32 tahun berkarir di angkatan laut. nama willem
rampangiley saya dilantik sebagai kepala BNPB yang baru tanggal 7 september
2015 yang lalu, jadi saya masih barang baru, bahasa manadonya new kids on the
block.
"Jadi saya masih belajar dengan bapak dan ibu
sekalian, tapi saya yakin dan percaya, bersama dengan bapak ibu sekalian yang
sudah tidak diragukan hasil pekerjaannya selama ini. seharusnya saya sudah
harus berada di sumatera selatan, sebagaimana kita tahu, Indonesia sementara
dilanda kebakaran hutan yang dahsyat, yang sudah berdampak terhadap
perekonomian bangsa, tapi juga politik, sosial budaya, dan seterusnya. tapi
karena saya mengingat acara ini sangat penting, saya lebih memilih hadir di
sini dulu baru saya berangkat," ujarnya.
Dirinya menambahkan, sudah sepatutnya kita
memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita dapat
hadir dalam rapat koordinasi penandatanganan perjanjian hibah daerah bantuan
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2015.
Foto bersama Walikota Manado, G.S Vicky Lumentut, Kepala BNPB Willem Rampangiley berserta jajaran BPBD kota Manado |
"Saya sudah disiapkan oleh deputi dua,
sambutan yang cukup panjang. syukur Alhamdulilah, sudah dirangkum oleh deputi
saya, dan dirangkum dengan baik oleh pak dirjen. Saya sangat berterima kasih,
karena ditengah kesibukan ibu bapak sekalian, masih sempat hadir. Jauh-jauh
datang kemari. Jadi saya sangat apresiatif dengan kehadiran bapak ibu
sekalian," tuturnya.
Kapala BNPB menjelaskan, pertama, bicara masalah
penanggulangan bencana, tidak lepas dari pengurangan risiko bencana. kalau kita
lihat paradigma penanggulangan bencana, sekarang sudah berubah yaitu kalau dulu
kita bicara mitigasi dan pencegahan, tetapi sekarang sudah bicara tentang
pengurangan risiko.
"Kalau dulu modalnya terpusat, sekarang ini
sudah desentralisasi yang dulunya responsif, sekarang lebih pada upaya
kesiapsiagaan. paradigma itu sudah berubah. nah , satu hal yang bagus,
pengurangan risiko bencana ini sudah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019. saya
ingin sampaikan bahwa di dalam RPJMN tersebut target bidang penanggulangan
bencana yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan
berisiko tinggi," katanya.
Walikota Manado, G.S Vicky Lumentut berbicang bersama Kepala BNPB Willem Rampangiley dan jajaran lainnya usai pembukaan rapat koordinasi (ist) |
Dirinya juga menyapaikan, sejak dilantik menjadi
kepala BNPB konsep menurunkan risiko tersebut belum ada dan untuk itu mari kita
urung rembug bersama. karena masalah bencana ini adalah masalah yang sangat
kompleks, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah, tapi harus bersama-sama,
antara pemerintah, swasta, dan masyarakata.
"Tahun ini saya bisa ajukan masterplan, pada
akhir tahun 2019 kita dapat menurunkan indeks risiko bencana dengan secara
terukur. tapi kita harus mengukur dengan analisa cost and benefit. dengan
jumlah sumber daya tertentu kita harus dapat mengukur hasil yang kita capai.
bagaimana kita menuangkan itu dalam perencanaan kita sehingga indeks risiko
bencana dapat turun," jelasnya.
Foto Bersama usai pembukaan rapat koordinasi penandatangan perjanjian hibah (ist) |
Tak hanya itu saja, Kapala BNPB menjelaskan pada
tahap kedua, terima kasih atas dukungan dan kerja keras kementrian keuangan
melalui bapak dirjen. "Saya ingat persis dulu dengan pak Walikota Manado,
G.S Vicky Lumentut, kira-kira satu tahun yang lalu saya kita datang kepada
kementrian keuangan untuk menyelesaikan masalah ini, jadi Alhamdulilah pak
vicky hari ini kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai hampir setahun yang
lalu. jadi cukup, kalau kita lihat dalam rentang waktu ini kita menyelesaikan
penyesuaian dan perubahan peraturan-peraturan kementrian keuangan yang baru
menurut saya itu cepat. oleh karena itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi
terhadap pihak kementrian keuangan," pujinya.
sebelum mengakhiri sambutannya dia berharap. semua
ini bisa berjalan baik jika kita bekerja sama, mulai dari kepala daerah turut
mengawasi penggunaan dana hibah. "Pak dirjen sudah jelaskan rehab rekon
dilaksanakan hanya dalam waktu 12 bulan, sehingga perlu supervisi dari kepala
daerah guna menjamin serapan anggaran dan kegiatannya terlaksana. keberhasilan
ini harus ada kerja sama seluruh stake holders yang ada," tutupnya. (Lipsus)
Post a Comment