SUARA PEMBAHARU - Terkait berita di sejumlah media terkait keterlambatan sejumlah Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang banyak masih tertahan di tahap I dan seakan-akan Inspektorat Daerah Kabupaten Boltim dipersalahkan. Meike Mamahit pun angkat bicara.
Menurutnya banyak tertahannya sejumlah ADD dan DD di beberapa Pemdes karena kesalahan dari para perangkat Desa sendiri yang belum paham akan pengelolaan anggaran dengan mengacu ke peraturan yang berlaku. "Sebagian Desa masih belum menyelesaikan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) tahap 1, sehingga belum bisa berlanjut proses pencairan ke tahap II," jelasnya saat ditemui sejumlah media diruang kerjanya, Jumat (23/10).
Lanjutnya lagi, keterlambatan sejumlah Sangadi/Lurah dalam pemasukkan SPJ karena uang yang diterima Pemdes dari ADD dan DD pada tahap II sudah habis, namun bukti-bukti transaksi tidak dimiliki oleh mereka. "Sebulan setelah pencairan kami turun memeriksa administrasi keuangan dan pekerjaan fisik juga selama sebulan dan tanggal 21 September kami sudah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan ke Kecamatan agar bisa diteruskan ke Desa-desa," ungkapnya.
Mamahit pun sangat kecewa dengan sejumlah Sangadi-sangadi yang beranggapan bahwa belum bisa diprosesnya tahap ke II karena keterlambatan dari Inspektorat. "Sebenarnya saya sangat kecewa dengan sejumlah sangadi, padahal kami sudah berusaha melakukan pembekalan, pembinaan dan petunjuk bagaimana cara pengelolaan keuangan di desa, namun kami diberitaka seperti ini," keluhnya.
Sambungnya lagi, jika Inspektorat mau masa bodoh terhadap para sangadi, bisa saja dengan membiarkan SPJ tahap I mereka tanpa ada bukti transaksi dan dipastikan akan masuk penjara. "Ada 1 desa uang ratusan jutanya sudah habis digunakan, namun SPJnya belum selesai, karena tidak ada bukti transaksi. Ingat loh, itu akan kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai jumlah yang tidak dapag dipertanggung jawabkan," tutupnya. (Dany)
Post a Comment