Suara Pembaharu ideas 2018

SUARA PEMBAHARU - DPRD Provinsi Gorontalo yang memiliki kewenangan  luas terhadap kebijakan anggaran pembangunan provinsi, nampaknya memberi perhatian serius bagi kemajuan Kabupaten Gorontalo. Hal itu terlihat dalam dialog interaktif  'menyapa rakyat' yang digelar lembaga legislatif di Kecamatan Boliyohuto, Minggu, (17/04).

Membahas kebijakan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, para anggota Deprov memahami daerah ini memiliki berbagai permasalahan, utamanya menyangkut tingginya angka kemiskinan yang berkisar hingga 21%, dan bahkan besarnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah setiap tahun namun belum mampu menangani  kemiskinan yang ada.

Atas persoalan tersebut, Ketua komisi bidang anggaran Deprov Gorontalo Sun Biki menuturkan, prosentase kemiskinan di Gorontalo lebih besar terlihat pada daerah dengan kawasan besar bergerak pada sentra pertanian. Ia mensinyalir hal ini diakibatkan karena belum terpenuhinya kebutuhan sarana produksi memadai yang dibutuhkan. Tak heran Kabupaten Gorontalo yang memiliki kawasan pertanian terluas menjadi berbeda dengan daerah lain yang bergerak disektor perdagangan.

Padahal Kabupaten Gorontalo, tambah Sun Biki, pada  tahun 2016 beroleh anggaran mencapai Rp. 200 milyar untuk  infrastruktur termasuk sarana pertanian. Mendalami permasalahan di daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo ini, para wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo nampak berkomitmen dan fokus memberi dukungan anggaran yang lebih proporsional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf,  menyatakan kehadiran DPRD di tengah masyarakat memiliki tujuan untuk bersinergi, yakni melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dikatakan, DPRD akan menyokong perolehan anggaran pembangunan yang tidak dimampui anggaran daerah. Dalam kesempatan itu ia pun menegaskan eksistensi DPRD di hadapan masyarakat, dimana setiap anggota Deprov Gorontalo,  berusaha mengarahkan anggaran dari Pemerintah Pusat agar mengalir ke daerah.

Sebelumnya Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang menjadi salah satu nara sumber dalam kegiatan ini menilai dialog terbuka dengan rakyat merupakan upaya positif bagi para wakil rakyat dalam menjaring aspirasi masyarakat, mengevaluasi hasil langsung di lapangan, dan memperlebar ruang sinkronisasi dengan Pemerintah di daerah. Maka pentingnya agenda Deprov di Kabupaten Gorontalo  itu, ia pun turut menghadirkan beberapa kepala satuan kerja ikut bertatap muka dalam dialog tersebut.

Bahkan mengapresiasi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo dalam menangani persoalan kemiskinan, Bupati Nelson menuturkan Pemda Kabupaten Gorontalo akan menjalankan program-program untuk memecahkan persoalan dari akarnya. Satu di antaranya membangun pelabuhan laut di kecamatan Bilato sebagai pelabuhan terbesar di bagian Selatan Gorontalo. Upaya ini bisa menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang terungkap  dalam dialog itu antaranya pemerataan guru di Boliyohuto, kelengkapan sarana prasarana kesehatan, maslah PAMSIMAS dan pengairan, dan pembangunan jalan yang kesemuanya akan ditangani dengan skala prioritas,

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.