 |
| Dedi Irawan |
"EXPANDED ASIA"
Timur Tengah sebagai wilayah "HeartLand" nya dunia, di masa yang akan datang terus mengalami penurunan pengaruh. Menurut laporan CIA, 20 tahun mendatang, Israel akan lenyap dari peta dunia. Lenyap yang dimaksud CIA, dapat diartikan hilangnya pengaruh Israel karena pertarungan kepentingan dunia telah bergeser ke Asia, sehingga keberadaan Israel sebagai "agen" tidak diperlukan lagi. Ini sejalan dengan laporan tentang cadangan minyak dan gas di wilayah Timur Tengah yang akan habis pada tahun 2050. Berita terbaru yang sejalan dan dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi, bahwa negara kaya minyak itu sedang membuat rencana ambisius untuk melepaskan ketergantungan ekonominya dari minyak sampai 20 tahun mendatang. Kita ketahui bahwa 75% ekonomi Saudi bergantung dari minyak (15% cadangan dunia dari Arab Saudi).
PETA ASIA
Amerika Serikat dan aliansinya (Eropa + Korsel, Taiwan, Jepang, Thailand, Filiphina, Malaysia, Singapure, India, dan Australia) sejak jauh hari telah menyiapkan straategi "Expanded Asia", ditandai dengan dibangunnya pangkalan militer kelompok aliansi di Jepang, Korsel, Filiphina, Kepulauan Samudera Hindia, dan Darwin Australia. China menjadi satu-satunya kekuatan di Asia yang menjadi lawan kelompok aliansi dalam mewujudkan renstra imperialismenya.
MENGAPA ASIA
Setidaknya Asia memiliki beberapa hal yang menjadikannya sangat penting ; Pertama, Asia merupakan pasar potensial (Jumlah penduduk + Usia Produktif). Kedua, Asia memiliki dua samudera paling sibuk di dunia sebagai jalur perdagangan (Pasifik & Hindia). Ketiga, Asia memiliki sumberdaya alam darat dan laut (Migas & Mineral lain) sbg faktor produksi.
BAGAIMANA INDONESIA
Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga pintu masuk maritime sebagai jalur perdagangan dan dirgantara. Posisi strategis ini juga menjadi sebuah dilema yang menjadikan Indonesia selalu terhimpit di antara dua kepentingan kekuatan besar dunia (Sekutu & China). Politik bebas aktif Indonesia seringkali menjadi batu sandungan bagi kepentingan Indonesia sendiri. Untuk mengamankan kepentingan, menjaga kedaulatan wilayah maritime dan dirgantara, mau tidak mau, Indonesia harus memperkuat armada tempur tri matra selevel "Blue Ocean Navy". Minimum Esential Force (MEF) yang pernah ditetapkan era Yudhoyono tidaklah cukup menghadapi besarnya tantangan ke depan, walaupun itu menjadi dasar yang sangat baik dan strategis. Politik bebas aktif yang efektif, harus diejawantahkan dengan memanfaatkan semua kekuatan untuk membangun armada nasional. Bagaimanapun, doktrin politik bebas aktif, harus senantiasa be-ruh-kan National Interest, karena tidak ada yang menjamin suatu negara tidak menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kepentingan nasional/aliansi.
KEDAULATAN LAUT DAN DIRGANTARA RI
Dengan semakin jelas dan terangnya tujuan kekuatan dunia ingin menguasai Asia, maka masing-masing blok kekuatan meningkatkan kekuatan armadanya di lautan dan udara. China telah membuka luas dengan seterangnya renstra negara komunis itu guna memuluskan ambisinya. Setidaknya sampai tahun 2050, China akan menjadi negara dengan kekuatan "Blue Ocean Navy". Ini artinya, bukan hanya klaim Laut China Selatan dan Timur yang akan diamankan oleh China, namun, jalur perdagangan "chokepoint" akan menjadi prioritas untuk diamankan (dikuasai/dijajah) demi kepentingan nasional China, dan Indonesialah pemilik "Chokepoint" tersebut. Pada tahun 2050 juga ditandai dengan kembalinya Taiwan ke pangkuan China, sebagai implikasi dari perjanjian internasional dengan sekutu. Ini akan semakin memperluas jangkauan wilayah maritime dan dirgantara China di kawasan asia.
MARITIME IDENTIFICATION ZONE (MIZ)
MIZ adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh suatu negara dengan berlandaskan National Interest terhadap suatu zona laut dalam luasan wilayah tertentu, dengan menggunakan armada laut sebagai pendukung kebijakan. Dalam MIZ, setiap apapun yang melintasi wilayah yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya terkait jenis kapal, isi kargo, jenis angkutan, kepentingan, asal negara, dan seluruh informasi yang diperlukan oleh negara penerap MIZ.
Dunia Internasional tidak pernah mengatur MIZ tiap negara, selain mengembalikan kebijakan tersebut ke negara yang bersangkutan. Negara di Asia yang sangat agresif menerapkan MIZ antara lain Jepang dan Taiwan, sehingga terjadi tumpang tindih. Namun yang perlu diingat, hingga kini kedua negara merupakan sekutu sehingga tumpang tindih tersebut cenderung tidak menimbulkan masalah. Jepang sebagai negara kepulauan, menerapkan 12 NM dari perbatasan terluar perairan negaranya, dan posisinya jauh dari perairan Indonesia.
Bagaimana dengan China. Sang Komunis tidak memainkan kartu MIZ, namun lebih agresif lagi, klaim 90% wilayah perairan kaya SDA dan Hayati, Laut China Selatan dan Laut China Timur. Pencaplokan wilayah ini telah menimbulkan ketegangan di kawasan, yang belakangan mulai bertikai terbuka dengan Indonesia.
Negara yang paling agresif menerapkan MIZ adalah Australia. Negeri Kanguru menetapkan 1000 NM dari garis laut terluar, mencakup sepertiga luas wilayah Indonesia. Itu artinya, Indonesia telah dijajah oleh Australia. Karena kebijakan tersebut, seluruh kapal yang berada di wilayah radius itu, wajib melaporkan dan kordinasi dengan pihak Australia.
AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ)
Merupakan sebuah kebijakan yang mirip dengan MIZ, ADIZ diterapkan pada wilayah udara. Kebanyakan negara menerapkan "Expanded ADIZ", seperti China yang belakangan menimbulkan ketegangan dengan Amerika dan sekutu. ADIZ juga diterapkan oleh Singapura, yang menyebabkan negara kecil itu memegang "kuasa" dirgantara wilayah Batam dan sekitarnya, padahal itu merupakan wilayah kedaulatan RI.
Untuk dapat merealisasikan ADIZ dan MIZ, negara tersebut harus didukung oleh armada militer yang kuat tiada batas. Sinagapura didukung oleh kekuatan dirgantara sekutu dalam menerapkan ADIZ, begitu juga Australia didukung sekutu yang sama dalam menerapkan MIZ.
Indonesia jika tidak segera memperkuat armada tri matra, maka akan menjadi wilayah "bebas" bertuan, karena tidak memiliki kemampuan menjaga kedaulatan wilayah laut dan dirgantaranya. Padahal jelas, tanah air dan udara merupakan milik negara dan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hingga kini, Indonesia hanya bergantung pada aturan internasional tentang pelarangan penggunaan senjata di wilayah internasional apalagi wilayah negara lain. Namun, China telah membuktikan bahwa aturan hanya berlaku pada yang tidak berdaya, Komunis telah mengangkat senjata di perairan natuna Indonesia.
Selanjutnya (Next)
Post a Comment