Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta, Penodaan Atas Kepastian Hukum

Penulis : Andir Firliansyah
(Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Perjuangan Sumsel

Bah petir disiang bolong, itulah bahasa kiasan yang pantas disematkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut B.Pandjaitan. Mewakili pemerintah Luhut membuat kebijakan baru terkait Moratorium reklamasi teluk jakarta dan yang telah disepakati era Rizal Ramli Menko Maritim sebelumnya.

Andir Firliasyah

Diketahui sebelumnya, izin reklamasi pantai teluk Jakarta yang dikeluar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menjadi polemik sehingga menjadi perdebatan publik cukup menyita perhatian banyak orang, puncak dari perdebatan itu mereda setelah pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menetapkan putusan pembatan izin tersebut, sehingga keluar Moratorium project reklamasi pantai teluk jakarta diprakarsai Rizal Ramli sewaktu menjabat Menko Maritim.

Namun, yang terjadi setelah Rizal Ramli dieliminasi oleh Presiden Jokowi, justru jauh dari harapan bagi para nelayan yang mencari kehidupan di seputuran teluk Jakarta.

Pernyataan Luhut B.Pandjaitan mengabaikan putusan PTUN dengan wacana mengeluarkan kembali izin reklamasi,akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum (Rule of Law), yang akan berujung pada penodaan kepastian hukum.

Sudah jelas dalam peraturan perundangan kita telah diatur agar pemerintah menjadikan kepastian hukum (Legal Certainty Principle) sebagai salah satu standar dalam pemgambilan keputusan, sebagimana dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Adminitrasi Pemerintah (UUAP) Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu asas pemerintahan yang baik dalam pemgambilan keputusan pemerintah adalah asas kepastian hukum (Legal Certainty Principle).

Jika Pemerintah tetap kekeh mencabut moratorium dan mengeluarkan izin baru reklamsi teluk Jakarta, ini melagar kaidah prinsip kepastian hukum tersebut,sebab pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN,Jelas pemerintah Jokowi akan dicap plin plan dalam soal kebijakan, dan pro para cukong.