Tujuannya ingin menggerakan pemuda untuk terlibat dalam menjaga ketahanan negara melalui pertanian dengan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Demi suksesnya program swasembada jagung nasional tersebut, GEMPITA menjadi ujung tombak dalam program ini. GEMPITA bukan LSM ataupun Ormas, GEMPITA merupakan pelembagaan dan Operasionalisasi program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan melalui gerakan pemuda tani.
Kehadiran GEMPITA didaerah seharusnya mendapat respon baik dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (DISPERTABUN) Kabupaten Bima, bahkan sudah dua bulan lebih pengurus GEMPITA Kabupaten Bima mencoba melakukan pertemuan dengan Kepala DISPERTABUN Kab. Bima, namun tidak juga mendapatkan kepastian waktu untuk melaksanakan pertemuan tersebut. Bahkan menurut pengakuan Ketua dan Sekretaris Gempita Kabupaten Bima, mereka sudah berusaha menghubungi nomor handphone kepala dinas berulang kali, namun HP sang kepala dinas tidak pernah bisa dihubungi.
"Kepala Dinas DISPERTABUN ini memang agak nyentrik, anggota dewan malah sudah tiga hari menunggu pa kadis dengan gempita didepan ruangan ini, namun orangnya tidak pernah muncul di kantor, nomor handphonenya juga percuma di hubungi, tidak pernah aktif” ujar Ketua GEMPITA Kabupaten Bima Agus Fahri.
Keterangan senada juga disampaikan Sekretaris Gempita Burhanuddin, Kadis DISPERTABUN Kabupaten yang baru ini lebih sulit di hubungi dan jarang ada dikantor.
"Tidak seperti Kadis DISPERTABUN yang lama, kalo begini pelayanan dinas ini, apa jadinya ini daerah, apalagi masyarakat kab bima itu jauh wilayahnya dari desa ke desa, kasian warga yang ingin bertemu dengan pak kadis," ujarnya.
Menurut keterangan dari Agus Fahri dan Beberapa pengurus Kabupaten Gempita Bima, selama satu bulan terakir ini GEMPITA Kab Bima terus pro aktif mendatangi DISPERTABUN dan menghubungi kepala dinasnya untuk segera mensahkan data CPCL yang diajukan GEMPITA, namun selalu di tolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, data CPCL yang diajukan GEMPITA mereka ragukan, sebab sesuai dengan intruksi dan aturan Dirjen Kementan Terbaru katanya, data CPCL yang layak diajukan untuk kabupaten Bima hanya seluas 500 ha, selebihnya tidak layak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Data CPCL yang kami ajukan melalui GEMPITA tidak mau mereka sahkan, kadisnya bilang data yang sesuai PAT hanya 500 ha saja, padahal kami sudah menjelaskan panjang lebar secara detail, bahwa data yang kami ajukan bukan untuk diperdebatkan keabsahanya, kami hanya minta pengesahan, karena GEMPITA Kab Bima juga bekerja sesuai dengan instruksi KORNAS GEMPITA, persoalan data CPCL yang diajukan gempita itu sah atau tidak, biarkan nanti di ferifikasi di Kementan saja," ungkap Agus.
Sampai berita ini diturunkan, kepala DISPERTABUN Kabupaten Bima handphonenya belum bisa di hubungi untuk dimintai klarifikasinya, akibat ulah DISPERTABUN Kabupaten Bima, data CPCL Gempita Kabupaten Bima belum juga di sahkan.
"Terus terang, kami Gempita Kabupaten Bima masih bingun dengan DISPERTABUN kab bima, karena sampai hari ini begitu sulit untuk diajak diskusi dan berkonsultasi dalam menyesuaikan data CPCL, kalo begini terus, program jagung di kab bima tidak bisa kami maksimalkan data CPCLnya, yang rugi pasti daerah dan rakyat, ini sebenarnya yang kami sayangkan, akibat ulah oknum kadis ini, kita semua bisa rugi dan tidak mendapatkan program dahsat ini, bahkan kami juga sudah menghubungi dan menyapaikan keluhan kami kepada Bupati dan Wakil Bupati agar memerintahkan kepada Kadistambun untuk mensahkan CPCL Gempita, namun jawabnya hanya di suruh sabar dan sabar, daerah ini aneh, memang sabar dan sabar bisa menyelesaikan masalah dan program ini bisa di tuntaskan dengan kata-kata sabar," demikian keterangan ketua Gempita Kab. Bima menyampaikan kekecewaanya.
Sahrul Setiawan
Post a Comment