Ganjar, Yasona, Olly Tak Tersentuh Kasus E KTP, KAM Nilai KPK Takut Tekanan Kekuasaan

Jakarta, suarapembaharu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) hingga saat ini, belum juga melakukan tindakan lebih lanjut kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,  Menkumham Yasona Laoly, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe di kasus korupsi E KTP. Padahal nama-nama petinggi ini, sudah seringkali di sebut para tersangka E KTP dalam persidangan bahkan secara gamblang menyebutkan ketiga orang tersebut ikut menikmati dana segar E KTP.

Amirullah Hidayat

"Sekarang ketiganya tenang-tenang saja, bahkan masih berkampanye tidak terlibat Korupsi E KTP. Bahkan nama ketiganya sempat hilang dari tuntutan Setya Novanto, namun karena tekanan publik akhirnya KPK membantah hilangnya nama tersebut. Kami malahan mulai menilai  kalau KPK takut dengan tekanan Kekuasaan," tegas Koordinator Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM), Amirullah Hidayat.

Padahal seperti kita ketahui, jika nama seseorang sudah berkali kali disebut dalam persidangan maka itu menjadi salah satu alat bukti yang bisa di percaya keakuratannya tentang keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.

"Apalagi saat kasus korupsi E KTP itu terjadi, ketiganya bagian dari Anggota  komisi II dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, ditambah keterangan Nazaruddin yang menjadi justice collaborator KPK. Nazar bahkan telah mengatakan Ganjar Pranowo menerima uang 520 ribu dollar," ungkap Amirullah yang juga mantan Relawan Jokowi ini.

Kita menilai bahwa KPK seperti melakukan perbedaan dalam menangani kasus korupsi di negeri ini. Publik juga masih ingat, bagaimana KPK menangani Kasus Hakim Konstitusi  Patrialis Akbar, hanya berdasarkan pengakuan  seseorang Kamaludin kepada KPK, bahwa dirinya mengambil  uang kepada pengusaha karena disuruh patrialis Akbar, dan dengan cepat KPK melakukan penangkapan saat itu. Bahkan dalam persidangan Basuki Hariman dan Fenny selaku pengusaha yang diminta uangnya sempat membantah memberi uang Rp 2 miliar, tetapi toh KPK memaksa dan yakin suap itu terjadi,

"Tetapi sayangnya hal ini tidak dilakukan KPK dalam kasus E KTP apalagi kepada ketiga orang tersebut. Bahkan nama Ketiganya secara jelas disebutkan di persidangan, tapi kok KPK menganggap ketiganya belum cukup bukti, ini kan aneh dan terkesan KPK pilih kasih," kata Amirullah Hidayat yang juga Ketua Kornas Fokal IMM

Sikap KPK dalam penanganan  Kasus E KTP seperti ini, maka kita dalam waktu dekat akan mengepung dan menduduki Gedung KPK, sebab Kasus E KTP tidak bisa dibiarkan berlama lama dan seperi menjadi kasus mainan KPK.

Editor : Arham Licin