" Legitimasi parpol itu ada dua indikator. Yakni, kelengkapan persyaratan administratif dan legitimasi pemilih pada saat pemilu. Oleh karena verifikasi perlu dilakukan secara ketat oleh penyelenggara. Aturan sudah secara ketat mengatur prosedur yang akan dilakukan oleh penyelenggara, namun demikian pengawasan publik tetap sangat penting untuk dilakukan. Kalau aturan sudah diatur secara ketat, sehingga kalau penyelenggara disiplin pada aturan maka ruang dari penyelenggara untuk bersekongkol dengan partai politik sulit terjadi, " ungkap Pengamat Politik dari Universitas Samratulangi, Manado, DR.Ferry Daud Liando, Rabu (31-1-2108).
Namun demikian pengawasan publik tetap sangat di butuhkan. Akan lebih baik jika masing masing parpol saling mengawasi satu sama lain. Apalagi yang diverifikasi adalah bukti bukti fisik. Seperti kepengurusan, keterwakilan 30 persen perempuan, keanggotaan dan alamat kantor. Itu semua dapat dipantau oleh mata secara langsung. Sehingga jika ada parpol yang memberikan data data fiktif pasti akan ketahuan.
" Oleh karena itu penyelenggara perlu di dorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam verifikasi ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menempel struktur kepengurusan yang bisa dijangkau publik. Bisa saja nama nama yang tercantum dalam struktur kepengurusan itu tidak diakui oleh pengurus itu sendiri. Salah satu kendala parpol adalah keterwakilan 30 persen perempuan. Jangan sampai pengurus parpol tertentu mencatut nama nama masyarakat yang tidak diketahuinya. Jika nama nama di tempel maka akan ada wadah bagi masyarakat untuk mengawasi. Alamat dan keberadaan kantor juga harus dipastikan bahwa itu milik pengurus parpol. Selama ini banyak kantor yang berubah ubah fungsi. Setelah verifikasi dilakukan maka kantor berubah fungsi jadi ruko atau rumah milik pengurus. Padahal pentingnya kantor bagi parpol adalah untuk aktifitas parpol dalam hal pendidikan politik dan kaderisasi," jelasnya lagi.
Namun itu akan mustahil dilaksanakan jika kantor parpol hanya tercatat manakalah ada verifikasi. Kegiatan verifikasi parpol harusnya bukan hanya ranah penyelenggara dengan partai politik. Kegiatan ini sewajarnya bermanfaat juga bagi kepentingan publik artinya ada aktivitas pendidikan politik di dalamnya.
"Publik perlu diinformasikan mana-mana parpol yang ketahuan memanipulasi dokumen atau persyaratan. Informasi ini penting bagi publik untuk referensi penilaian dalam memberikan sikap politik masyarakat. Parpol yang memanipulasi data persyaratan pasti akan dihakimi publik pada pemilu atau Pilkada nanti. Jika pada saat mendirikan parpol sudah melakukan cara cara manipulasi, bagaimana nantinya jika parpol itu berkuasa kelak. Dokumen yang dimasukkan tidak hanya sekedar lengkap, tapi juga mengandung kebenaran, " pungkasnya.
Reporter : Nanang Noholo
Editor : Arham Licin
Post a Comment