Bangsa Indonesia dan Disabilitas

Makassar, suarapembaharu.com - Setelah 73 tahun bangsa Indonesia, kepedulian negara terhadap Disabilitas sudah tertanam dalam UU 1945, dimana disebutkan bahwa anak- anak terlantar, fakir miskin serta penyandang cacat/ disabilitas dipelihara oleh negara. Tetapi apa yang terjadi dalam ruang kehidupan sebagai warga negara, belumlah tercapai secara maksimal akan tujuan tersebut.

Ada apa dengan hal ini, sehingga terjadi kemandekan pelayanan. Kedalanya dalam kemandekan itu adalah terletak pada siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi penyelenggara program sampai pada sasaran program. Dalam kajian antropologi harusnya ada yang menelusuri suatu program agar program tersebut bisa diketahui titik kelemahannya maupun titik kesuksesannya.

Sebagai contoh, kartu indonesia sehat atau KIS. Kartu KIS belum merata di masyarakat, pada hal  Joko Widodo telah memerintahkan agar ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dimasyarakat. Lagi- lagi karena pelemahan pada layanana publik yang rendah.

Sebagai rakyat Indonesia dari penyandang disabilitas tentu bisa memperoleh KIS program lainnya. Namun itu ada saja kendala dalam realitas sosial. Untuk itu, dengan telah adanya payung hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas.

Saya sebagai penyandang disabilitas memberanikan diri hadir dalam ruang politik untuk dapat menjadi jembatan menyuarakan aspirasi saudara-saudaraku penyandang disabilitas baik pada daerah pemilihan saya maupun kota makassar secara umum maupun bangsa.

Tidak ada yang bisa memahami disabilitas selain disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu kiranya warga atau rakyat mempunyai kepedulian yang tinggi atas sebuah perjuangan ini serta pihak pemerintah semakin intensif dalam menjalankan program yang ramah kepada disabilitas secara umum. Semoga demikian.

Penulis : Noldus Pandin. S.Ant.
Pengamat Antropologi & disabilitas Kota Makassar
Caleg PSI DPRD Kota Makassar.