Suara Pembaharu

Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban, bersama sejumlah Pejabat menyerahkan Laporan SPT Tahunan 2018

Bitung, suarapembaharu.com - Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban, bersama sejumlah Pejabat menyerahkan Laporan SPT Tahunan 2018 Pph orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Bitung. Senin (25/03/2019).

Lomban sendiri, mengapresiasi pelayanan yang cepat dan ramah dari aparat yang bertugas sehingga wajib pajak yang datang untuk menyampaikan  pelaporan surat pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) 2018 boleh mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien.

"Khususnya bagi Perorangan maupun Badan Usaha agar datang tepat waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Kata Lomban, Lebih cepat lebih baik karena kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak sangat menunjang pembangunan di Kota Bitung.," ajak Lomban.

Saat itu Lomban memberi contoh dengan datang menyerahkan SPT sendiri tanpa perantara dan diterima langsung oleh Kepala KPP Pratama Kota Bitung, Marai Napitupulu.

Turut serta saat itu Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr. Audy Pangemanan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Oktafianus Tumundo, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jeffry Wowiling, Asisten Bidang Administrasi Umum Yoke Senduk, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Give Mose.

(YaserBaginda)

Launching program Tali Kasih

Bitung, suarapembaharu.com - Wali Kota Bitung Maximilian J. Lomban melaunching Program Tali Kasih serta menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal, bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Rabu (20/03/2019).

Kegiatan yang digagas sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bitung ini untuk melindungi para pekerja sektor informal agar memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Disiapkan bagi 5000 orang warga Kota Bitung yang berhak menerima yaitu bagi para Pekerja sektor Informal," kata Lomban.

Pemerintah Kota Bitung senantiasa berusaha membuat warganya agar tidak hidup miskin. Untuk itu diadakan berbagai program yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat diantaranya di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

"Program ini sumbernya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung tetapi merupakan  suatu wujud kepedulian dari seluruh pejabat pemerintah sebagai sedekah atau derma yang dikumpulkan dan diserahkan dalam bentuk Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dirasakan langsung oleh para pekerja informal yang ada di Kota Bitung," jelasnya.

Lomban juga mengatakan dari kuota yang direncanakan pada tahun 2019 ini, sudah terdaftar sebanyak 1037 orang dan pada Tahap I akan diserahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi 597 orang Peserta Pekerja Sektor Informal, sebagai berikut: 347 Tukang Ojek, 47 Tukang Kayu, 12 Tukang Batu, 1 Tukang Bangunan, 73 Buruh Harian Lepas, 19 Sopir, 2 Buruh Tani, 1 Pedagang, 85 Guru Paud, 10 Nelayan.

"Diharapkan program ini dapat membantu memudahkan para Pekerja Sektor Informal untuk lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kapasitas Pembangunan dan Ekonomi Kota Bitung, stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menunjang Bitung sebagai Kota Pariwisata," pungkasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tri Chandra Kartika, Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Bitung Widhi Astri Aprilia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung Wenas Luntungan, Camat dan Lurah, Pekerja Sektor Informal.

(YaserBaginda)

Rapat di rungan Bupati

Bolmut, suarapembaharu.com - Bupati Bolmut, Depri Pontoh secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Invetarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) untuk alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bolmut. Rabu (20/03/19)

Dalam sambutannya, Bupati Bolmut berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi bagaimana mekanisme dan tata cara menginventarisasi penguasaan tanah di Kabupaten Bolmut.

"Berdasarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang PTKH, Pemerintah berupaya melalui kebijakan politik Negara dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan," ungkap Depri

Kemudian terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim percepatan penyelesaian PTKH melalui Peraturan No.3 Tahun 2018 tentang pendoman pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Verifikasi PTKH.

"Hal ini yang mendasari terbitnya Keputusan Gubernur Sulut No. 476 Tahun 2017 tentang pembetukan Tim Inver PTKH Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Dan yang menjadi dasar kerja Tim ini adalah peta indikatif yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan revisi III Tahun 2018," jelasnya.

Dimana luas tanah yang akan diselesaikan di Kabupaten Bolmut seluas kurang lebih 582,77 hektar yang tersebar dibeberapa Desa.

Karena itu, dihimbau kepada para peseta untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil sosialisasi ini sehingga kegiatan PTKH dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut Ir. James Hutagaol selaku Ketua PTKH Sulut mengungkapkan banyaknya permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

"Pemerintah saat ini berpikir bagaimana masyarakat yang kehidupannya sudah bergantung pada lahan yang berada dalam kawasan hutan dapat memperoleh akses yang legal melalui inventarisasi dan verifikasi PTKH untuk alokasi TORA," kata James.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI, Fernando Sinabutar, mengatakan Pemerintah akan melakukan pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah itu ditunjuk sebagai kawasan hutan.

"Kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian PTKH adalah kawasan hutan pada tahap menunjukan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi). Contohnya, apabila suatu kawasan hutan ditunjuk Tahun 1991 kemudian ditetapkan Tahun 2014 dan terdapat masyarakat yang menguasai bidang tanah dalam kawasan hutan sejak Tahun 2005, maka penguasaan tersebut dapat diselesaikan dengan Perpres 88 Tahun, 2017," ungkap Fernando

"Namun apabila ada permohonan pendaftaran penyelesaian PTKH yang telah dikuasai selama 20 Tahun setelah kawasan hutan dimaksud telah ditetapkan, penyelesaiannya bukan dengan Perpres, melainkan dengan penegakan hukum," tutupnya.

(Fad)

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey

Manado, suarapembaharu.com - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, menyerahkan 1.243 sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara.

Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui perwakilan warga penerima sertifikat di Kelurahan Mogolaing, Kotamobagu, Selasa (19/4/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly menerangkan bahwa sertifikat tanah PTSL merupakan salah satu program unggulan nasional yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai implementasi program Nawacita guna percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau legalisasi aset.

"Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat," kata Olly.

Menurut Olly, sertifikat tanah yang telah dibagikan tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah dan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah.

"Sertifikat tanah ini memberikan kepastian hak masyarakat atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum," beber Olly.

Lanjut Olly, saat ini bidang-bidang tanah secara digital telah terpetakan dan berkoordinat, sehingga dapat dicek melalui aplikasi. Hal ini mampu mengurangi terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah.

"Dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini, Bapak dan Ibu sudah dapat mengecek sertifikat tanah dengan mudah," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly meminta semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait di Sulut dapat berperan aktif mensukseskan program PTSL dengan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat yang mengurus sertifikat tanah.

"Masyarakat yang sedang mengurus sertifikat tanah harus memperoleh pelayanan yang optimal," imbuh Olly.

Penyerahan sertifikat tanah PTSL turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Fredy Kolintama dan para pejabat Pemprov Sulut.

(Tsir)

Sekretaris Kota Bitung, Audy Pangemanan

Bitung, suarapembaharu.com - Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan bertindak sebagai Inspektur Upacara Korpri bertempat di lapangan upacara kantor Wali kota Bitung. Senin, (18/03/2019).

Dalam sambutannya Pangemanan mengatakan bahwa saat ini kita memasuki pertengahan bulan maret, kiranya pekerjan -pekerjaan rutin yang seharusnya sudah selesai di awal triwulan satu ini segera kita pacu, benahi, dan segera kita selesaikan.

Pangemanan juga mengingatkan mengenai Program tarif rana ketenagakerjaan,  dalam hal program "tali kasih" yang memperlihatkan kedekatan antara pegawai aparatur sipil negara dengan masyarakat Kota Bitung.

Pada awalnya, kata Pangemanan, program ini hanya diikuti oleh para pejabat dimulai dari bapak Walikota, Wakil walikota, Sekretaris daerah kota, seluruh Asisten dan seluruh pejabat untuk menyisihkan sedikit dari tunjangannya bersedekah kepada pekerja-pekerja informal diluar sana dengan  menanggung biaya BPJS ketenagakerjaan khususnya ketika mereka mengalami kecelakaan, atau mereka mengalami kematian.

Hal ini tegas Pangemanan, tidak bersifat memaksa tetapi hanya bentuk sedekah juga untuk turut serta menyukseskan program BPJS khususnya bagi program ketenagakerjaan dengan keikhlasan yang tinggi  dari kita semua.

"Target kita untuk program talikasih  antara pemerintah kota Bitung  dengan pekerja informal yaitu tiga ribu orang sama dengan jumlah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada pemerintah kota Bitung. Dalam waktu dekat ini program talikasih akan dilaunching, dan saya mendapat informasi dari kadis tenagakerja sudah ada seribu sembilan pekerja informal sudah terferifikasi dan kita sudah membayarkan BPJS ketenagakerjaan," bebernya.

Lanjutnya, sedikit lagi kita menghadapi pesta demokrasi tanggal 17 April mendatang. Saya meneruskan permohonan dari pimpinan agar tidak ada satupun aparatur sipil negara yang tidak mengikuti pesta demokrasi ini dimanapun mereka berada. Tetapi semakin dekat pesta demokrasi ini, saya masih mendengar bahwa masih ada belasan ribu masyarakat kota Bitung yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Dinas terkait dalam hal ini catatan sipil sudah melakukan jemput bola sampai kepelosok-pelosok ditingkat kelurahan, kecamatan, dan pada instansi- instansi terkait. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua," ungkapnya.

Dalam kesempatan baik ini saya mengharapkan bagi teman-teman aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas yang senantiasa menghimbau, menyampaikan, mengajak,  bagi masyarakat kota Bitung yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk agar melakukan perekaman kartu tanda penduduk (e- KTP).

"khusus untuk dinas terkait dalam hal ini catatan sipil lakukan lebih masif lagi, dan dinas kominfo  agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih khusus media sosial. Ini merupakan kewajiban kita bersama karena sangat banyak yg belum belum memiliki e-KTP," pungkasnya

Turut hadir hadir, Asisten I, II, III, kepala SKPD, serta Aparatur sipil negara dan seluruh THL dilingkungan Pemkot Bitung.

(YaserBaginda)

Presiden Jokowi bersama Sekda Bolmut

Bolmut, suarapembaharu.com - Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut Asripan Nani, Selasa (12/03/2019) kemarin, menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) investasi tahun 2019, di Indonesian Convention Exhibition Tanggerang Banten.

Diketahui, rakornas investasi ini mengambil tema peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Joko Widodo yang dihadiri pimpinan kepala daerah se Provinsi dan Kabupaten, Kota.

Terkait kegiatan tersebut, presiden Jokowi, menurut Sekda, menyampaikan pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai 5,17 persen dan inflasi 3,13 persen Dan Pengendalian harga pasar yang dapat terkendali.

"Pertumbuhan ekonomi indo 5,17 %, inflasi 3,13%. Pengendalian harga bisa dikendalikan, 4200 pasar desa yg dibangun di seluruh indonesia sekaligus revitalisasi, siapkan ekosistem of line n on line, perbaiki kemasan perdagangan, siapkan brending setiap perdagangan, market perdagangan, era kecepatan bekerja " ungkapnya

Daipun menambahkan bahwa daerah harus cepat merespon adanya perubahan ini.

“Daerah harus cepat merespons adanya percepatan perubahan,” tutup Nani.

(Fad)

Penyerahan SK PNS di Bolmut

Bolmut, suarapembaharu.com - Bupati Bolmut, Depri Pontoh secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bolmut Tahun 2019 kepada 228 orang pada Apel Korpri yang bertempat di Halaman Kantor Bupati Bolmut, Senin (18/03/2019).

Bupati Bolmut dalam sambutannya menyampaikan selamat mengabdi di Kabupaten Bolmut, kiranya para CPNS dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dijelaskan bahwa dari 228 orang yang lulus, ada tiga orang yang masih dalam proses memenuhi persyaratan, karena bermasalah pada kualifikasi pendidikan.

"Dan BKPP selaku panitia Seleksi CPNS Daerah sementara mengkonsultasikan dengan Kementerian PAN dan RB," kata Pontoh.

Lebih lanjut, dikatakan selama satu Tahun ke depan CPNS masih dalam masa percobaan. Apabila tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, tidak disiplin dan melanggar peraturan, maka dapat diberhentikan atau tidak diangkat menjadi PNS.

Bupati Bolmut juga menegaskan jangan jadikan Bolmut sebagai batu loncatan untuk kemudian pindah ke daerah lain. Diharapkan CPNS sungguh-sungguh mengabdikan diri di daerah ini.

"Aparatur merupakan bagian terpenting dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terlebih di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, yang menuntut setiap aparatur untuk mampu memposisikan diri dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, serta bersikap proaktif dalam memacu, mendorong dan mengembangkan partisipasi rakyat untuk mensukseskan berbagai kebijakan dan program kerja Pemerintah," tegasnya.

Bupati Bolmut menyoroti perilaku tidak terpuji beberapa oknum PNS, dimana pada jam kerja berada di tempat makan.

"Hal ini mencoreng citra Pemerintah Daerah di mata publik. Karena itu, dirinya menegaskan kepada seluruh Pimpinan OPD untuk mengawasi aparaturnya untuk tertib dan disiplin serta mampu dan bertanggungjawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan," pungkasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Bolmut, Asripan Nani, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan Perangkat Daerah, para Camat serta jajaran ASN.

(Fad)

Jabes Gaghana saat menyerahkan 205 sartifikat tanah

Sangihe, suarapembaharu.com - Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Gaghana, menyerahkan 205 sertifikat tanah dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat, Jumat (15/3/2019) di GMIST Malungsemahe Angges.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan, tanah merupakan salah satu aset yang harus dikelola secara aman, sehingga kepastian hak atas tanah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi adanya persengketaan yang mungkin saja terjadi.

“Untuk itu Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pencepatan pendaftaran tanah. Ini dilakukan agar masyarakat bisa memiliki sertifikat tanpa harus menunggu hingga puluhan tahun,” jelas Gaghana.

Bupati menambahkan, fungsi program PTSL yang merupakan program inovatif pemerintah yang nantinya pemanfaatannya dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

“Dengan penyerahan sertifikat melalui PTSL, saya berpesan sekaligus mengingatkan kepada penerima serfikat, agar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kunci orang nomor satu di Sangihe ini.

Turut hadir Ketua TP-PKK Sangihe Dra Hermin Ririswati Katamsi, Kepala BPN Kabupaten Sangihe Christian D Salilo A.Ptnh, Pimpinan OPD Sangihe, Camat Tahuna Barat dan Lurah Angges.

(enal)

Forum konsultasi publik

Sangihe, suarapembaharu.com - Pemkab Sangihe melalui Badan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) menggelar Forum Konsultasi Publik di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Senin (11/03) kemarin.

Wakil Bupati Helmud Hontong SE dalam sambutannya ketika membuka forum, mengajak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merubah paradigma berpikir pola pelayanan menjadi lebih tulus dan iklas.

Ajakkan Hontong ini berhubungan dengan realisasi program dilapangan yang masih belum maksimal, termasuk progam bantuan yang masih salah sasaran.

"Contoh nyata masih ada bantuan yang tidak tepat, seperti ada petani atau nelayan yang menerima bantuan, padahal penerimanya bukan petani atau nelayan. Jadi saya minta pimpinan OPD memberikan pelayanan yang tulus dan iklas sehingga program dilapangan benar-benar efktif,” ungkap Hontong.

Ia juga berharap dalam pembahasan konsultasi publik dapat terhindari dari perdebatan yang tidak penting yang hanya akan menguras waktu dan energi, tapi harus fokus pada hal yang subtantif yang memerlukan kesepahaman dan menelorkan berbagai arah kebijakkan pemerintah.

Sebelumnya diawal kegiatan, Hontong sempat mengecek satu persatu kehadiran pimpinan OPD, termasuk langsung meminta panitia menelpon jika ada pejabat yang tidak hadir.

Sementara pembahasan Forum Konsultasi Publik yang berlangsung sehari dibagi dua sesi, yakni panel pertama menghadirkan nara sumber Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton H Wolff ST ME dengan materi Arah Kebijakkan Pembangunan Tahun 2020 serta Ketua Forum Wartawan Sangihe (Forwas) Verry Bawoleh yang memaparkan materi Isu Strategis Tahun
2020.

Nara sumber lainnya yang juga dihadirkan pada panel kedua, terdiri dari pimpinan OPD teknis yang masing-masing menyampaikan Pramaparan Rencana Kerja (Renja) 2020. Forum yang juga turut dipandu Asisten II Benny Pilat SE dan Asisten III Dra. Olga Makasidamo, juga menyediakan ruang diskusi dan tanggapan oleh peserta forum terkait isu strategis maupun kebijakkan pembangunan tahun 2020. Selain dihadiri seluruh pimpinan OPD, forum juga dihadiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pers, Akademisi, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati serta pejabat eselon III.

(enal)

Penyerahan secara simbolis SP2D

Bolmut, suarapembaharu.com - Bupati Bolmut, Depri Pontoh, secara simbolis menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 kepada para Sangadi yang bertempat di Ruang Rapat Bapelitbang, Jumat (08/03/2019).

Penyerahan SP2D Dana Desa tersebut dihadiri oleh Kepala BPKD Sirajudin Lasena, Kepala Bapelitbang, Leksi Talibo, Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para Camat serta seluruh Sangadi.

Dalam arahannya, Bupati Bolmut menyampaikan bahwa Kabupaten Bolmut merupakan daerah tercepat di Sulawesi Utara yang menerima transfer Dana Desa Tahap I Tahun 2019.

“Dalam penggunaan Dana Desa, perencanaannya harus disusun dengan baik, jangan sampai terjadi pertentangan atau tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya, baik APBD maupun APBN. Untuk itu, harus dikomunikasikan dengan baik, terutama dengan Bapelitbang Kabupaten Bolmut,” kata Bupati mengingatkan.

Dia menambahkan, Pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat Desa dan dilaksanakan secara transparan.

"Hasil-hasil Pembangunan yang sudah dilakukan pada Tahun sebelumnya kiranya dapat digunakan dan dipelihara dengan baik," pungkasnya.

(FadlyBuyung)

Camat Girian, Ricy Tinangon

Bitung, suarapembaharu.com - Pergantian Kepala Lingkungan (Pala) dan kepala Rukun Tentangga (RT) berdampak di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian.

Dari informasi yang diperoleh, proses pergantian tersebut sarat akan kepentingan politik.

"Kami diberhentikan tanpa ada penjelasan yang jelas oleh Lurah, tak ada masalah tiba-tiba dipanggil dan diberhentikan dengan mentasnamakan petunjuk pimpinan," ucap salah satu Pala di Girian Bawah.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kader Djumadin membenarkan adanya pemberhentian itu.

"Ia memang benar, tapi silahkan konfirmasi ke Camat soal masalah itu," singkat Djumadin dengan nada kaku.

Saat dikonfirmasi, Camat Girian, Ricy Tinangon, membantah pergantian Pala/Rt sarat akan kepentingan politik.

"Kami tidak melihat aspek itu. Tapi, dari aspek penilaian kinerja dan loyalitas Pala/RT , yang perlu saya tegaskan sekarang mereka belum diganti," kata Tinangon.

Menanggapi hal itu, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bitung, Muzakir Boven mengungkapkan, pergantian Pala/RT itu merupakan hal yang wajar dalam rangka evaluasi kinerja.

"Akan tetapi, jangan sampai pergantian Pala/RT dipolitisir, mengigat ini merupankan tahun politik dan bukan rahasia umum lagi anak seorang pejabat yang notabene Walikota Bitung sedang mencalonkan diri di DPRD serta DPRD Provinsi," beber Boven, Jumat (08/03/2019).

Melihat persoalan ini, kata Boven, masyarakat harus cerdas berfikir secara akal sehat.

"Tanpa berburuk sangka, jangan sampai petunjuk Camat Girian semata-mata petunjuk Walikota Bitung hanya untuk kepentingan politik," pungkas lelaki yang kerap disapa Polo.

(YaserBaginda)

Talaud, Suarapembaharu.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubuhan Laut Kementerian Perhubungan Laut, melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menggagas program konteiner masuk desa yang bekerja sama dengan Maritime Research Institute Nusantara (MARIN) Nusantara.


Menariknya, sebelum merambah ke daerah lain, Desa Esang, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi fokus utama program konteinaer masuk desa ini.

Direktur MARIN Nusantara, Muhammad Makbul kepada Suara pembaharu.com Kamis (7/3) mengatakan, untuk
pengimplementasian awal, program konteiner masuk desa ini akan difokuskan pada salah satu desa di kabupaten Talaud yaitu Desa Esang.

"Karena desa tersebut menjadi desa percontohan sekaligus pengiriman perdana program konteiner masuk desa," kata Makbul sembari menambahkan, setelah Desa Esang, program konteiner masuk desa ini akan bergeser lagi ke wilayah Papua seperti Boven digoel dan Memberamo.

Dirinya menerangkan, selain untuk menurunkan disparitas harga, program ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan penyelenggaraan angkutan logistic tol laut bukan hanya dari pelabuhan ke pelabuhan tetapi sampai pada konsumen sehingga tepat sasaran.

"Bahkan, masyarakat desa akan lebih mudah memasarkan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh penduduk desa ke wilayah lain, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga ekonomi desa akan tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Senada dengan itu, Muhamad Harif, salah satu anggota MARIN Nusantara mengatakan, program konteiner masuk desa merupakan rencana yang realistis untuk diimplementasikan agar barang yang diangkut oleh konteiner tol laut secara berjenjang dalam level konektivitas bisa diteruskan oleh kapal-kapal tol laut, kapal perintis penyebrangan dan kapal pelayaran rakyat sebagai armada semut.

Harif juga menjelaskan, konteiner masuk desa ini untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program nawacita dalam rangka menghadirkan Negara di beranda depan NKRI.

Terpisah, Robby Manialip warga Desa Esang mengatakan, dirinya mengapresiasi program Pemerintah Pusat yang langsung menyentuh Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Philipina.

"Keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun daerah perbatasan patut diapresiasi karena selama ini kami yang berada di ujung utara NKRI jarang sekali memperoleh sentuhan tangan dari pemerintah pusat," ujarnyan.(Ive)

Lomban pada saat pembukaan HLM TPID

Bitung, suarapembaharu.com - Walikota Bitung Maxmiliaan J Lomban, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan Membuka High Level Meeting (HLM) TPID,  digelar di Ruang sidang lantai IV kantor Walikota Bitung, Senin (04/03/2019).

Dalam sambutannya, Lomban mengatakan realitas saat ini menunjukan bahwa inflasi nasional merupakan dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah.

"Maka terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung peningkatan daya saing dan menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi," ucap Lomban

Menurut Lomban Pertemuan ini adalah hal yang penting dan strategis untuk menunjukan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Bitung yang selalu mengikuti perkembangan arah perekonomian demi perkembangan pembangunan daerah. Memang berbagai masalah struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah serta adanya kesenjangan informasi harga dan produksi pangan, ditambah lagi dengan terus meningkatnya harga komoditas di pasar internasional menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi.

"Melalui High Level Meeting tim pengendali Inflasi daerah kota Bitung Khususnya dalam pembahasan program kerja TPID tahun 2019 ini harus dapat memastikan ketersediaan pasokan, mampu memantau keterjangkauan harga dan dapat memastikan ketersediaan pasokan serta mampu memfasilitasi kelancaran distribusi dan Memaksimalkan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait sehingga penangan inflasi di kota Bitung dapat berjalan dengan baik," katanya.

Lomban berharap TPID kota Bitung terus berkoordinasi dalam memantau tugas di lapangan.

"Agar supaya apa yang akan putuskan berdasarkan benar-benar sesuai pengamatan dan juga berdasarkan hasil lapangan sehingga informasi pasar yang  dibutuhkan dalam rangka kestabilan harga dapat terealisasi," tutup Lomban.

Turut hadir Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia  Prov. Sulawesi Utara Sukowardojo, para Asisten Setda Kota Bitung serta Instansi terkait lainnya.

(YaserBaginda)

Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo bersama Wabup Bolmut, Amin Lasena.

Bolmut,Suarapembaharu.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam memberantas stunting (anak kerdil), perlahan mulai ditunjukkan.

Hal itu dibuktikan dengan mendatangi Pemerintah Kabupaten Gorontalo guna berkonsultasi terkait penerapan Penanganan Stunting.

Kunjungan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena itu disambut langsung Bupati Gorontalo, Nelsob Pomalingo. Kamis (28/2/2019).

"Kami berharap melalui kegiatan studi tiru ini akan memberikan dampak dalam penanganan serta pencegahan stunting di Kabupaten Bolmut, belajar dari pengalaman dan keberhasilan Pemkab Gorontalo," kata Wabup Bolmut.

Sementara itu, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo berharap, kerjasama antara Pemkab Gorontalo dan Bolmut akan terus berlanjut, tidak hanya di bidang kesehatan melainkan di bidang-bidang lainnya.

Ia menjelaskan, dalam menangani stunting, Pemkab Gorontalo menjalankan strategi dengan melibatkan intervensi spesifik dan sensitif lintas sektoral Pemerintah Daerah.

"Selain itu, Pemkab Gorontalo melakukan berbagai inovasi, salah satunya pengadaan Pos Gizi yang merupakan tindaklanjut kegiatan Posyandu, dimana jika ditemukan anak balita bermasalah gizi akan dilakukan pemberian makanan lengkap keluarga selama 12 hari," ujar Mantan Rektor UNG ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bolmut dipersilahkan untuk melihat langsung bagaimana upaya serta strategi yang ditempuh dalam penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis penanganan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan dialog bersama Pemerintah Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat.(Buyung)

Bitung, suarapembaharu.com - Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban memimpin Apel kerja petugas Kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Bitung yang dirangkaikan dengan penyerahan Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup, dilapangan kantor walikota Bitung, Jumat (01/03/2019).

Penyerahan 10 Unit kendaraan roda 3 kepada petugas Kebersihan

Dalam sambutannya, Lomban berterimakasih kepada seluruh jajaran Kebersihan yang berjumalah 333 orang.

"Karena tetap semangat menjalankan tugas dalam membantu membersihkan kota Bitung. Dampak dari kerja keras tersebut Kota Bitung berhasil meraih Adipura yang ke 13," ungkap Lomban.

Terkait itu, Lomban yang di dampingi  Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan mengatakan ada penambahan peralatan untuk menunjang tugas tenaga kebersihan yakni 10 Unit kendaraan roda 3 warna biru.

"Untuk mengangkut sampah-sampah yang ada lokasi yang akan ditentukan," sembari mengingatkan bagi yang dipercayakan menggunakan barang-barang tersebut agar terus menjaga dan merawat, mengingat barang tersebut adalah barang milik Negara.

Dalam kesempatan itu, Lomban juga memastikan bahwa semua pekerja di bidang kebersihan tertanggung Asuransi ketenaga kerjaannya baik Asuransi kecelakaan maupun kematian di tanggung oleh Pemerintah berlaku sejak Bulan Maret Tahun 2019.

"Dengan harapan semua tenaga kerja dibidang kebersihan kota Bitung tetap semangat bekerja keras untuk menunjang dan menjaga kebersihan kota Bitung yang kita Cintai," pungkas Lomban.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sadat Minabari, para pejabat lingkup Pemkot Bitung serta Instansi terkait lainnya.

(YaserBaginda)

Suarapembaharu.com - Demi menjaga nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air, serta sosialisasi program Nawacita Pemerintah RI di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, Selas (26/2) Pemkab Sitaro menggelar kegiatan Bakudapa Masyarakat Terluar di area pasar Mebura.

Kegiatan tersebut diisi dengan sosialisasi program pembangunan Pemerintah RI yang telah dan akan berjalan khusus di wilayah kepulauan terluar.

Program pemerintah pusat harus disisoalisasikan dengan baik, agar supaya masyarakat dapat paham dan dapat mengawal program pembangunan tersebut agar berjalan dengan baik.

"Dengan mengetahui program-program apa saja yang telah berjalan dan yang akan dilakukan, maka hal yersebut dapat menciptakan opini di masyarakat bahwa sebenarnya masyarakat kepulauan terluar juga sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat," ujar Karis Bawuna, Kabid Ketanahan Ekonomi Kesbangpol Sitaro.

Lanjutnya, Pemkab Sitaro berharap agar ada feedback dari masyarakat terkait pembangunan yang ada, karena feedback tersebut menjadi catatan dan koreksi bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

"Diharapkan juga, masyarakat dapat mengawal dan membantu mensukseskan setiao program yang dibuat oleh pemerintah, terkhusus program Nawacita Membangun Dari Pinggiran", harapnya. (Laks)

Bitung, suarapembaharu.com - Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan menghadiri Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2/2019).



Kepada Humas Pemkot Bitung, Pangemanan menyampaikan bahwa pada Rapat Kerja yang dibuka langsung Presiden Jokowi tersebut, Bapak Presiden mengucapkan rasa terima kasihnya karena Korpri telah menjaga kualitas pelayanannya selama empat tahun dirinya menjabat Presiden RI.

Jokowi kata Pangemanan, menekankan bahwa tidak ada pelayanan yang dilaksanakan secara asal-asalan kendati target kerja pelayanan meningkat. Kata Jokowi, karena Korpri selalu diisi oleh orang-orang pintar dan para intelektual.

Saat itu Bapak Presiden berpesan agar para ASN terus meningkatkan pelayanan dan lebih dekat kepada masyarakat.

"Sering ke lapangan, agar masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif, sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Pangemanan mengatakan bahwa Rakernas Korpri ini sangat penting karena menentukan arah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Sehingga rumusan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi semua pihak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Syafruddin dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

(YaserBaginda)

Sangihe, suarapembaharu.com - Bupati kabupaten Kepulahan sangihe Jabes.E.Gaghana SE ME bersama Camat dan Lurah /Kapitalaug Se-Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti rapat  Koordinasi Daerah.



Tujuan di laksanakannya rapat koordinasi tersebut yaitu dalam Rangka Pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Hadir pula dalam Rapat koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulut,di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Olly.Dondokambai, Wakil Gubernur Sulawesi utara, Unsur Forkopimda Provinsi Sulut dan Bupati/Walikota Se-Sulut, Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Sulut, Camat, Lurah/Kapitalaung Se-Sulut.

Dalam sambutannya Gubernur sulawesi utara Olly Dondokambai mengatakan bahwa pimpinan Daerah dan seluruh jajaran pemerintahan khususnya di sulawesi utara harus dapat dapat membantu dan memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.

"Agar supaya pemilu yang akan di jalani pada tahun ini boleh berjalan dengan aman, damai dan tentram. selain itu pula kita bersama sama dengan TNI/Polri dapat bekerjasama  melaksanakan Pemilu sebagai pesta demokrasi yg  aman dan tertib," kata Dondokambay, Senin (25/02/2019).

Lanjutnya, sekalipun jumlah pemilih kita yang ada di Sulawesi utara hanya berjumlah 1,9 juta pemilih atau sebanyak 0,9% dari jumlah pemilih se-Indonesia, namun kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah pemilih yang berbobot yang tidak menyalahgunakan kedudukan kita hanya karna kepentingan tertentu.

"Mari bersama sama kita sukseskan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara ini," tambah Dondokambay.

Setelah pembukaan Rakor dilanjutkan dengan diskusi panel yang terbagi atas 2 sesi, yaitu sesi yang pertama mendengarkan penyampaian materi dari Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dan Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, sedangkan sesi yang kedua yaitu menerima materi oleh Perwakilan Bawaslu Provinsi Sulut dan Ketua KPU Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh.

(ReynaldyTulong)

Bitung, suarapembaharu.com - Wali Kota Bitung Maximiliaan J. Lomban menghadiri Syukur Hut 54 GPDI 'Elim' Aertembaga dan 1 Tahun pengembalaan Pdt.yesaya Nofri Manaroinsong, yang bertempat di Kelurahan Pateten. Minggu (24/02/2019) kemarin.



Dalam sambutannya Lomban menceritakan sedikit mengenai sejarah Kelurahan Pateten yang namanya di artikan dari Menitih.

"Saya belajar banyak tentang kota Bitung ini sejak tahun 1991 yang pada saat itu pemerintahan Kota Bitung dipimpin oleh Bapak Sarundajang," katanya.

Dalam kesempatan ini juga Lomban mengatakan bahwa akan mengupayakan pembaharuan anggaran APBD untuk di berikan kepada semua pemimpin gereja agar supaya lebih bergairah lagi memimpin jemaat, melayani umat, dan itu juga merupakan suatu wujud pelayanan bagi masyarakat

"Dengan demikian fungsi pemerintah berjalan kolaborasi positif antar agama dan pemerintah," ungkap Lomban.

Lomban mengingatkan bahwa Kita adalah merupakan satu kesatuan masyarakat, hanya saja di bedakan ada masyarakat dan pemerintah tetapi fungsi sebagai warga negara sama. Sebagai warga gereja juga kita melakukan kegiatan kegiatan kita sebagai warga gereja, mari semua itu dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab.

"54 tahun bukan waktu yang singkat bagi jemaat ini, saya berharap kita juga bertumbuh dewasa bersama dengan sikap dan karakter kita sebagai seorang jemaat dan warga masyarakat," tutup Lomban

Turut hadir majelis daerah GPDI se sukawesi utara Pdt. Albert Uwuy, Pdt. Yari Lumangkun, Para Pendeta yang hadir, Seluruh sidang jemaat GPDI Elim serta tamu undangan, Asisten II, Kadis Pencatatan Sipil, Kadis Perijinan dan KEK, Anggota Dewan, dan Camat Aertembaga.

(YaserBaginda)

Bitung, suarapembaharu.com - Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri menghadiri Rapat Koordinasi Sampah Di Kota Bitung, bertempat di Ruang Percepatan Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Selasa (19/02/2019).



Dalam sambutannya Mantiri mengatakan berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung dalam rangka memaksimalkan kondisi lingkungan yang sehat salah satunya adalah dengan program Less Plastic City.

"Selain itu, pentingnya peranan Bank Sampah yang ada di kota Bitung sebagai tempat untuk mengelola berbagai jenis sampah termasuk sampah plastik sehingga bisa memberikan nilai ekonomi," ucapnya.

Ia juga menjelaskan tentang keberadaan perusahaan China yang mampu mengelola plastik menjadi benda-benda yang memiliki nilai jual seperti kristal plastik dan berbagai benda lainnya yang serupa namun melihat bahan baku plastik yang ada di Sulawesi Utara yang masih belum mencukupi perusahaan tersebut masih mengimpor bahan baku utama plastik tersebut.

"Hal ini mengindikasikan bahwa seberapa banyak pun sampah plastik yang ada di bank sampah kota Bitung pasti akan memiliki nilai jual," kata Mantiri.

Turut hadir Lurah, General Manager Ray Pangkerego dan Intansi yang terkait. Para Anggota pengurus yang tergabung dalam Organisasi Bank Sampah (CHART WASTE BANK) BITUNG ENERGI LESTARI.

(YaserBaginda)