SUARA PEMBAHARU -- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), kembali turun kejalan, menagih janji Jokowi-JK. Aksi dengan tema “Luruskan Kiblat Bangsa”, dilakukan di depan Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya Jakarta Pusat, kemarin.
Ketua DPP IMM, Taufan Putra Revolusi dalam orasinya di depan masa aksi mengatakan, bahwa, Kiblat Bangsa dipemerintahan Jokowi-JK, tidak lagi berkiblat pada nila-nilai Ketuhanan, yang transformasinya pada nilai-nilai kemanusiaan universal, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tetapi malah berkiblat pada para pemilik modal, elit politik, dan imperialis asing.
“Singkatnya, Jokowi-JK tidak memprioritaskan kesejahteraan wong cilik. Tapi memenuhi keinginan ‘tuan-nya’, baik itu elit politik, ataupun para korporat, yang membawa misi imperialism.” Tegas Taufan
“Trisakti yang merupakan antitesis terhadap neolib, dan perlawanan terhadap penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan ekononomi, hanya sekedar pemanis bibir saja. Selesai di Pidato Perdana presiden, Lips Service untuk mendapatkan dukungan rakyat, atau wong cilik. Pada kenyataannya, dalam perjalan pemerintahan, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, malah menyengsarakan rakyat, terutama wong cilik yang disapa presiden dipidato perdana-nya”. Lanjut Taufan
Dalam Rilisnya, Taufan memaparkan bukti-bukti pemerintahan Jokowi-JK, yang tidak memprioritaskan kesejahteraan wong cilik, ataupun kepentingan bangsa secara umum, berdasarkan hasil kajian DPP IMM.
Diantaranya, mencabut subsidi BBM, menyesuaikan harga BBM, berdasarkan mekanisme pasar, yang imbasnya harga bahan pokok naik, sehingga menciptakan jutaan rakyat miskin baru. Jika harga minyak international terus naik. Maka harga BBM terus naik. Tidak diperkirakan berapa lagi rakyat Indonesia yang jatuh miskin. Mencabut subsidi BBM, menguntungkan para korporasi asing yang bermain diwilayah hilir migas. , yang nantinya akan mampu menyaingi bahkan melampaui pertamina. Bisa jadi, ini tanda pertamina BUMN andalan bangsa akan diprivitasasi. Bangsa Indonesia akan tetap menjadi ‘tamu di rumah sendiri’.
Massa aksi juga menyinggung perpanjangan, Izin ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara, dan PT Freeport. yang Bertentangan dengan UUD 45 pasal 33. Serta Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (MINERBA), yang menyatakan bahwa setiap pemegang kontak karya wajib melakukan pemurnian di dalam negeri, atau membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun sejak UU tersebut disahkan. Namun, Izin ekspor tetap diperpanjang. Menurut Taufan, Jokowi-JK melanggar dan menginjak konstitusi. Tidak mengutamakan kepentingan bangsa. Malah takut dengan korporasi yang setiap hari menggerus hasil bumi Indonesia.
Massa juga mengkritisi pemerintahan karena Rupiah yang terus merosot, dan menggunakan kekuasaan untuk memecah belah Parpol, serta Perpres no.39.
“Jelas ini Rezim Yang Menyengsarakan Rakyat. Rakyat tidak habis fikir, bagaimana mungkin seorang Presiden, menandatangani PERPRES yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tanpa tau ‘isi’ Perpres tersebut. Tidak terbayangkan kalau isi Perpres tersebut adalah menjual Pulau-pulau di negeri ini. Apalagi yang tersisa..?”. Tegas Taufan dalam orasinya.
“Dalam mengambil keputusan, Presiden tidak bisa lepas dari intervensi elit politik dan para pemilik modal. Jangan Harap Negara bisa merdeka seutuhnya, jika Presiden kita tidak merdeka”. tambahnya
Tidak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendapatkan kritik keras. Dimana Jusuf Kalla disebut-sebut mengkhianati prinsip ekonomi kerakyatannya yang dulu sering dikampanyekan saat Pilpres 2009. Menurut massa aksi, visi ekonomi kerakyatan JK, Tidak kelihatan lagi, maka lebih cepat lebih baik mundur.
Diakhir demonstrasi, massa aksi menyatakan tuntutannya, yaitu Luruskan Kiblat Bangsa, Turunkan Harga atau Turunkan Presiden, dan Wujudkan Agenda Trisakti, Ekonomi Berdikari, untuk kesejahteraan rakyat.
Taufan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pada senin, (13/04), bukan lah akhir. DPP IMM akan terus mengawal perjalanan pemerintahan hari ini. Begitupun Kader-kader IMM diseluruh daerah.
“Jika Jokowi-JK, belum mendapatkan hidayah, belum ‘sadar’ dan ‘menyadarkan’ diri, maka semakin memantapkan keyakinan kami, untuk meminta Jokowi-JK mundur dengan terhormat, atau dipaksa oleh rakyat. Jika Jokowi-JK belum juga ‘sadar’, dan meluruskan kiblat bangsa ini, Dalam waktu dekat, IMM se-Indonesia akan melakukan aksi serentak. Dari sabang sampai merauke, untuk menuntut Jokowi-JK mundur’. Tutup Taufan
Selain massa aksi dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), turut terlibat juga kader IMM Jogjakarta, Komisariat Fakultas Tekhnik UMY Cabang AR.Fahrudin.
Aksi yang berlangsung selama dua jam, berlangsung tertib. Setelah orasi dan membagikan selebaran, pada pukul 17.30 massa membubarkan diri, dan mengakhiri aksi dengan shalat magrib berjamaah. (MO3)
Post a Comment