PERNYATAAN SIKAP DPP IMM
Asalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhRakyat Indonesia menaruh Ekspektasi besar ketika presiden Jokowi terpilih. Harapan itu kembali mencuat, ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato perdana saat dilantik menjadi Presiden RI. Konsep Trisakti disebutkan dengan tegas, rakyat kecil, atau wong cilik, disapa. Bahkan sampai tukang bakso disebutkan Presiden Jokowi didalam Gedung MPR-RI.
Namun Belum setahun memimpin Bangsa Indonesia, Pemerintahan Jokowi-JK telah banyak menyengsarakan rakyat. Rakyat yang disapanya disaat membacakan pidato perdana. Sebagai presiden yang katanya representasi wong Cilik, seharusnya mencetuskan kebijakan yang pro-wong cilik. Bukan sebaliknya, malah menguntungkan para korporat dan Swasta asing.
Kiblat bangsa pada Pemerintahan jokowi-JK condong pada para pemilik modal dan penjajah gaya baru (Neo-Kolonialis). Fundamental ekonomi semakin lemah, Turut menghancurkan demokrasi bangsa, dan mengunakan Hukum untuk kepentingan melestarikan kekuasaan. Serta, menutup keran kebebasan berpendapat dengan memblokir situs-situs Dakwah Islam.
Berikut “Salah Urus Negara” Oleh Pemerintahan Jokowi-JK, Kabinet Kerja.
Mencabut subsidi BBM. Penetapan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar adalah agenda ekonomi neollib. Pencabutan subsidi BBM, diikuti TDL dan LPG, merupakan kebijakan yang dipaksakan oleh antek-antek kapitalis. Memberikan subsidi dianggap mendistorsi pasar sehingga perusahaan-perusahaan swasta termasuk asing tak dapat berkompetisi dengan bebas. Tinggal menunggu waktu, National Corporate (Pertamina) akan diprivatisasi.
Akibat dari disesuaikannya harga BBM dengan harga pasar international, Harga BBM akan terus naik, Jika harga minyak dunia melonjak. Tentunya Harga komoditas lainnya ikut naik. Termasuk harga bahan pokok dan transportasi. Daya beli masyarakat menurun, rakyat rentan miskin jatuh miskin, dan rakyat miskin semakin miskin.
Rupiah Terus Merosot. Melemah diatas level 13.000,00. Argumentasi pemerintah bahwa melemahnya rupiah dapat meningkatkan nilai ekspor, tidak terbukti. ekspor Indonesia pada Februari 2015 justru menurun 7,99 persen dibanding bulan januari, atau turun 16,02 persen dibanding periode sama tahun 2014 (BPS). Justru, Pelemahan rupiah terhadap dolar, berdampak pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang mengandalkan bahan baku impor. Tenaga Kerja terancam “dirumahkan”, UKM terancam kolaps. Ditambah lagi beban pembayaran hutang Negara semakin besar.
Memperpanjang Izin ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara, dan PT Freeport. Bertentangan dengan UUD 45 pasal 33. Serta Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (MINERBA), yang menyatakan bahwa setiap pemegang kontak karya wajib melakukan pemurnian di dalam negeri, atau membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun sejak UU tersebut disahkan. Namun, Izin ekspor tetap diperpanjang. Jokowi melanggar dan menginjak konstitusi.
Pemerintah Jokowi –JK, tidak memandang UUD 1945 Pasal 33 sebagai landasan. SDA milik bangsa, termasuk BBM, dianggap sebagai komoditas pasar. Bukan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Memblokir situs-situs Islam dengan alasan penyebar radikalisme, Tanpa meminta pendapat ulama. Layaknya gaya Orba. Sementara masih banyak situs pornografi dan situs komunis, yang luput dari perhatian atau sengaja dibiarkan.
Kegaduhan Politik, Menggunakan tangan kekuasaan untuk memecah belah parpol
Ketidakpastian hukum, akibat lambatnya menangani kasus KPK Vs Polri.
Menandatangani PERPRES Nomor 39 Tahun 2015 tentang Fasilitas Uang Muka untuk pembelian kendaraan Bagi Pejabat Negara, tanpa melihat isinya. Bagaimana jadinya seorang Presiden tidak mengetahui isi PERPRES yang ditandatangani, padahal menyangkut hajat hidup orang banyak
Presiden “tidak merdeka” dalam mengambil kebijakan strategis bangsa, tidak bisa lepas dari kepentingan elit politik dan para korporat. Jika presiden tidak ‘merdeka’, jangan harap Indonesia dapat ‘merdeka seutuhnya’
Dengan latar belakang tersebut, kami menyimpulkan bahwa pemerintahan hari ini, adalah Rezim neolib, dengan Cover Merakyat. Atau pemerintahan menyengsarakan rakyat. Sudah cukup kami memberikan waktu kepada Presiden Jokowi. Maka tak ada tuntutan lain dari kami, untuk mengakhiri kondisi memprihatinkan bangsa ini, selain menuntut :
TURUNKAN HARGA ATAU TURUNKAN PRESIDEN
WUJUDKAN AGENDA TRISAKTI, EKONOMI BERDIKARI, BERORIENTEASI PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kiblat bangsa tidak lagi kepada Nilai-nilai ke-Tuhan-an, nilai-nilai kemanusiaan universal, tidak lagi pada cita-cita menuju kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan bangsa. Oleh karena Itu, mari Lurus dan Rapatkan Shaff (Barisan), LURUSKAN KIBLAT BANGSA. (MO3)
Post a Comment