SUARA PEMBAHARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemnda) Boltim agar janji ketambahan Rp. 3 Miliar yang diperuntukkan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) agar segera direalisasikan.
Pasalnya, menurut KPU sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditanda tangani bersama dan sudah dibahas pada rapat Paripurna beberapa saat lalu sampai sekarang belum juga dicairkan, sedangkan tahapan Pemilu sudah memasuki tahap debat kandidat.
Ketua Divisi Humas KPUD Boltim, Akhlis Aer menegaskan. "Kami mewarning kepada Pemnda Boltim agar tidak diperlambat dalam proses pencairan dana hibah Rp. 3 Miliar tersebut. Bisa saja jika anggaran untuk Pemilukada tidak terpenuhi, maka bisa tidak tercetak surat suara. Kami juga pernah berkonsultasi soal ini ke Sekretaris Daerah (Sekda), namun Sekda masih mempertimbangkan beberapa mata anggaran yang bisa diplot untuk memenuhi Rp. 3 M tersebut," tegasnya ketika dikonfirmasi oleh sejumlah media, Jumat (13/11)
Ditempat terpisah, Sekda Boltim Mohammad Assagaf membantah soal pencairan yang diperlambat oleh Pemnda. "Bukannya diperlambat, kan NHPD sudah ditandatangani dan sudah selesai diproses secara administratif, ini tinggal menunggu tandatangan dari Pejabat Bupati yang sekarang masih tugas luar," singkatnya saat diwawancarai sejumlah media usai rapat paripurna di Kantor DPRD Boltim.
Perlu diketahui, sebelumnya KPUD Boltim telah mendapat suntikan dana Pilkada oleh Pemnda Boltim sebesar Rp. 10 Miliar dan Rp. 1,1 Miliar pertahunnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) yang dketahui merupakan anggaran rutin berupa, gaji komisioner, honor pegawai, belanja barang dan jasa, serta kebutuhan kantor KPUD. Untuk dana hibah KPU berpegang pada Permendagri No 51 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana hibah pilkada. (Dany)
Post a Comment