![]() |
Dr Jerry Masie (kanan) saat membawa materi dalam evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015 Yang dilaksanakan Bawaslu, Bersama Muh Afifudin (kedua kanan) dan Ketua KPU Sulut Yessy Momongan |
"Ada banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan contoh, Indonesia sejak Pemilu digelar pertama tahun 1955 sudah ada pelangggaran, sampai pileg 2014 kemarin ada 7520 pelanggaran dan 9553 pelanggaran Pileg yang dilakukan terstruktur, masif dan sistematis," jelas Massie dalam rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2015 dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Hotel Swisbell Maleosan, Selasa (12/4) sore.
Lanjutnya, untuk menghadang dirty play dalam Pilkada serentak harus ada koordinasi yang baik antara, KPU, Bawaslu, masyarakat, LSM/Ormas, aparat keamanan dan unsur terkait lainnya.
"Salah-satu tugas Bawaslu memutus rantai politik uang yang dilakoni calon dan masyarakat pemilih. Termasuk kontrak politik antara calon dan korporasi,” ujarnya seraya menambahkan, dirinya punya kewajiban menjadikan partai lebih kuat. Begitu pula media tidak menjadi partisan dan tetap mempertahankan independensinya.
"Sebenarnya jika partai sudah kuat tidak perlu calon independen. Partai yang kuat juga akan mencegah calon abal-abal maju di pilkada. Begitupula media jangan menjadi partisan pada calon tertentu,” terang Massie saat rapat yang dihadiri Komisioner KPU dan Bawaslu Sulut serta puluhan wartawan ini.
Selain Massie, tampil juga sebagai pembicara dalam Evaluasi Bawaslu Pilkada Serentak 2015, Komisioner Bawaslu RI Ny. Endang Wihdatiningtyas, Ketua KPU Sulut Yessi Momongan dan mantan Kornas JPPR Muhammad Afifudin. (MO3)
Post a Comment