(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia)
Keputusan Ahok bakal mencalonkan diri pada pilgub DKI mendatang melalui jalur independen menghentak partai politik, Bagaimana tidak, dengan popularitas yang tinggi menurut beberapa lembaga survei, Ahok sebetulnya sangat diminati oleh banyak partai politik, akan tetapi fakta menyatakan lain, Ahok memilih jalur independen. keputusan tersebut dinilai bentuk deparpolisasi? Pertanyaan selanjutnya, kenapa Ahok seolah tidak percaya dengan partai politik? Mitzner (2013), dalam bukunya tentang partai politik di Indonesia pasca otoritarianisme seolah menggambarkan bahwa dukungan terhadap partai mengalami penurunan. Para ahli ilmu politik melihat, bahwa rendahnya kepercayaan terhadap partai politik telah muncul sejak 1960-an, disebabkan terutama karena partai politik meninggalkan fungsi pokoknya dan fungsi pokok partai dilaksanakan oleh kelompok-kelompok gerakan sosial. Sementara ilmuwan politik terkemuka Alan Ware, menyatakan ketidakpercayaan terhadap partai politik terjadi sejak 1970-an. Ketidakpercayaan terhadap partai politik sebetulnya bertentangan dengan logika demokrasi modern, dimana partai politik merupakan mekanisme kunci bagi representasi politik dan keberlangsungan demokrasi.
Rendahnya kepercayaan terhadap partai politik di era modern sekarang ini, bahkan terjadi di negara-negara maju, di negara-negara pascakomunis, malah melintasi kawasan Eropa, Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Tenggara, gejala ini disebut oleh Larry Diamond sebagai gejala mendunia. Di negara-negara maju, proporsi populasi yang mengidentisikasi dirinya dengan partai politik (party identification) telah menurun dalam 25 tahun terakhir. Gejala tersebut menutu Larry Diamond, sebagai tren yang bersifat generatif, dimana warga negara usia muda dan berpendidikan baik cenderung rendah tingkat loyalitasnya terhadap partai politik meskipun memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas politik yang tinggi. Begitu juga di negara-negara semokrasi “dunia ketiga”, hubungan dengan partai politik semakin longgar, dan yang terjadi adalah sikap sinisme terhadap partai politik dan politisi yang berdampak pada stabilitas demokrasi di negara-negara demokrasi baru.
Larry Diamond (2001) dan Miezner (2013) memperlihatkan data survey tentang rendahnya kepercayaan pada partai politik. Pertama, rendahnya kepercayaan pada partai politik dan politisi, misalnya di 17 Negara Amerika Latin, hanya 1 dari 5 warga negara yang menunjukkan sikap agak percaya (a lot or some) terhadap partai politik, sedangkan 17% lainnya tidak percaya sama sekali. Pada dua Negara Korea serta negara-negara pascakomunis, tingkat kepercayaan atau keyakinan pada parlemen hanya 22%.
Kedua, turunnya angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara dalam pemilu (electoral turnout), misalnya di Inggris, partisipasi pemilih sekitar 80% pada tahun 1950-an, pada akhir 1990-an menurun menjadi 70%, dan perlahan-lahan menurun ke 60%. Di Jerman pada tahun 1970-an tingkat partisipasi mencapai 90% kemudian pada 2009 menurun menjadi 70%. Lalu bagaimana dengan Indonesia, pemilu pertama setelah reformasi partisipasi pemilih mencapai 80% lalu perlahan menurun menjadi 70%, apalagi dalam pemilihan kepala daerah tingkat partisipasi sangat rendah hanya berkisar antara 50-60%.
Selanjutnya tingkat identifikasi diri warga negara terhadap partai politik juga menurun secara signifikan pada saat yang sama ikatan idiologis melemah dan pragmatisme menguat. Contoh kasus di Inggris identifikasi terhadap partai politik menurun dari 80% pada tahun 1970 menjadi 50% pada tahun 2000. Jerman pada tahun 1970 tingkat partisipasi berkisar di 60% menjadi 30% pada tahun 2000. Di Indonesia juga mengalami hal serupa, laporan hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2012, kepercayaan publik terhadap partai politik berkisar 48,3%, dan jumlah responden yang tidak percaya pada partai politik 32,5%. Kondisi tersebut kemudian dapat meningkatkan pemilih mengambang dan pragmatis (pragmatic swing voters) yang dipengaruhi oleh iklan-iklan politikm hasil opini public, berita media, rasa simpati pada politisi tertentu, atau penilain terhadap kinerja pemerintah.
Sistem Outsourcing
Istilah sistem outsourcing hanya dikenal dalam dunia ketenagakerjaan, yakni tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Penggunaan istilah outsourcing dirasa dapat menggambarkan keadaan partai politik dalam menghadapi dinamika pilgub DKI, hampir semua partai politik dilanda kegamangan antara mecalonkan kader internal partai atau mencalonkan orang luar partai yang dianggap memiliki elektoral lebih besar. Sistem oustsourcing ini tengah dipraktekkan oleh beberapa partai politik hari-hari ini, sebutlah dukungan partai Nasdem dan Hanura terhadap Ahok yang jelas-jelas bukan dari kader dari salah partai tersebut, dan masih ada lagi yang memiliki kecenderungan untuk mendukung Ahok, seperti PAN dan PKB. Disatu sisi Ahok dianggap deparpolisasi dan disisi yang lain _pun partai politik memberikan dukungan. Fenomena tersebut menggambarkan kegagalan kaderisasi dan rekruitmen kader yang dilakukan partai politik, akibatnya partai politik masih mengandalkan sistem rekruitmen outsourcing dalam menyiapkan calon pejabat politik pemerintahan, sistem ousourcing semata-mata pendekatannya berdasarkan tingkat electoral seseorang, bukan pendekatan idiologi dan kaderisasi internal partai dan kita tahu bahwa Ahok senang berpindah-pindah partai, mulai dari partai Golkra, kemudian berlabuh ke Gerindra yang berhasil mengantarkannya sebagai wakil Gubernur DKI bersama Joko Widodo yang didukung juga oleh PDIP pada pilgub DKI yang lalu. Karena Ahok tidak memiliki ikatan idiologi dengan partai tertentu, maka dukungan parpol terhadap Ahok itulah yang saya sebut dengan sistem outsourcing.
Post a Comment