Dahnil Simanjuntak : Proses Hukum Tak Boleh Ditunda Karena Pertimbangan Politik

Jakarta, suarapembaharu.com - Kemungkinan di tangguhkannya proses hukum dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, oleh Polri hingga usainya Pilkada serentak 2017, dinilai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak sangat berbahaya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Simanjuntak

Dahnil menilai, sikap tersebut sangat berbahaya bila dilakukan, karena pertimbangan politik yang menjadi alasan ditundanya penegakan hukum. Menurutnya, hukum harus berdiri tegak dan tidak boleh ditunda karena alasan politik.

"Hukum harus berdiri tegak, tidak boleh ditunda hanya karena alasan politik. Apalagi polisi bekerja atas nama hukum," tegas Dahnil.

Dahnil malah khawatir, jika proses hukum dari kasus Ahok sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta ini lambat ditangani polri justru berpotensi menyulut kemarahan umat Islam. Selain itu juga, rakyat akan semakin tidak percaya akan kinerja polri.

"Penegak hukum seharusnya tidak pandang bulu. Mereka harus tetap memprosesnya walau Ahok berstatus gubernur," ungkapnya.

Hal seperti ini juga sempat terjadi dalam Pilkada serentak 2015, di masa Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Saat itu, Badrodin menyatakan penangguhan tersebut diambil melalui rapat terbatas. Penangguhan proses hukum juga tidak hanya berlaku di Polri, namun juga di penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK. (MO3)

.