Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Sangihe Dinilai Tabrak Aturan

Sangihe, suarapembaharu.com - Harapan masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap kepemimpinan Bupati Jabes Ezar Gaghana dan Helmud Hontong jauh dari harapan dan komitmen yang dilontarkan pada saat pilkada lalu.

Pasalnya dalam struktur pemerintahan yang sekarang ini berjalan masih kurang efektif baik dalam penempatan pejabat yang terkesan menabrak aturan.

Hal tersebut kembali terulang ketika pelantikan 426 pejabat eselon III dan IV dilingkup pemkab sangihe yang digelar pada pendopo rumah jabatan, Kamis (05/07/2018).

Penempatan pejabat terkesan tak sesuai aturan dikarenakan tampak sejumlah pejabat yang dilantik tanpa melewati jenjang jabatan untuk menempati jabatan yang sekarang disematkan. Padahal dalam setiap pertemuan,kedua pimpinan daerah ini selalu menyebutkan akan objektif menempatkan pejabat tanpa memandang kedekatan atau keluarga.

Tetapi titipan dan deal politik sangat kelihatan dalam pelantikan tersebut dan masih ditemukan pejabat yang turun  eselon dan nonjob.

"Sebagai masyarakat dan pendukung mereka berdua kami kecewa atas tidak tegas dalam mengambil keputusan, perlu dipahami kami tak perlu jabatan atau proyek,tetapi ambillah keputusan yang bijak dalam menempatkan pejabat. Terlihat dalam pelantikan orang terdekat atau keluarga diberikan jabatan,walaupun belum melewati jenjang sesuai aturan yang berlaku,” beber aldy Boham salah satu warga tahuna.

Seharusnya apa yang diucapkan dan dijanjikan saat pilkada lalu dapat diterapkan dalam pemerintahan sekarang ini bukan hanya lifp service semata. Terkadang kekecewaan masyarakat mulai timbull dengantindakan-tindakan kedua pimpinan daerah ini yang jauh dari harapandengan keputusan dan kebijakan yang selama ini dijalankan.

"Dendam pilkada masih terasa sampai sekarang ini,malah yang mendukung tak dapat merasakan arti perjuangan dengan mengantar kedua pimpinan ini untuk memimpin sangihe. Karena ada ASN yang tak mendapatkan SK tetapi sudah ditempatkan ASN lain dan ini jelas melanggar Undang-undang nomor
23 tahun 2014,” imbuhnya.

Selain itu jika praktek seperti ini terus
dilakukan,maka banyak ASN dilingkup pemkab sangihe yang akan mengurus kepindahan ke provinsi atau ke daerah lain disulut karena kekejaman praktek permutasian.

"Sudah saatnya kedua pimpinan daerah ini mendengarmasukan yang positif bukan penyesatan dan pilihlah pejabat yang tahu kerja bukan hanya suka jabatan demi kepentingan pribadi atau kedekatan keluarga,” tandasnya dan diiyakan oleh sejumlah masyarakat yang mendukung kedua pimpinan daerah ini saat pilkada lalu.

(ReynaldiTulong)