Makasar, suarapembaharu.com - Pro dan kontra terkait hasil Reshuffle kepengurusan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, yang dilakukan belum lama ini sepertinya tak bisa dibendung, karena reshufle tersebut dinilai beberapa pihak tak sesuai aturan.
 |
| Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Sulsel, Mahyuddin Abdullah |
Salah satunya datang dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketua PWPM Provinsi Sulsel, Mahyuddin Abdullah mengungkapkan, bahwa informasi reshufle memang telah dia dapatkan dari pusat, hanya saja menurutnya perlu tabayyun (dicek) lagi terkait hal ini sebab PP Muhammadiyah adalah kepengurusan tertingi dalam organisasi Muhammadiyah.
"Persoalan ini perlu diselesaikan secara bijaksana, karena saya pikir kita semua paham dalam berorganisasi apalagi di Muhammadiyah, sehingga kami di Sulsel menilai hal ini masih sebatas dinamika pimpinan pusat," ungkap Mahyuddin.
Seperti diketahui, reshuffle tersebut tidak melalui rapat pleno, melainkan hanya dibahas dalam rapat harian di pusat. Hal tersebut, menurut Mahyuddin tidak mendasar, karena reshufle seharusnya dilakukan melalui rapat pleno, sesuai Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Pemuda Muhammadiyah.
(Sahrul)
Post a Comment