30 November Aksi Serentak, IMM Se Indonesia Serukan Revolusi

Jakarta, suarapembaharu.com - Rabu 30 November nanti, seluruh jalanan di Indonesia akan ramai dan dipenuhi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di semua level untuk akan melakukan aksi dengan agenda Revolusi Sistem Penegakan Hukum. Instruksikan resmi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) pun telah dikeluarkan dan menghimbau seluruh kader melakukan aksi serentak di hari tersebut.

Ketua Umum DPP IMM, Taufan Putrev Korompot

"Aksi ini adalah bentuk kritik DPP IMM karena menilai demokrasi telah mati, kedaulatan bangsa makin tergerus, pemimpin merakyat hanya sebuah pencitraan, pemimpin tegas sekedar klaim, keberagaman dan kebhinekaan ternodai oleh sikap tak terpuji pemimpin bangsa, hukum semakin menunjukkan kelemahannya yakni tajam kebawah namun tumpul ke atas, keadilan ditelanjangi dan diperkosa oleh rezim penguasa yang arogan, Negara Hukum hanya di atas kertas. Maka sudah saatnya IMM turun dan melakukan REVOLUSI," tegas Ketua Umum DPP IMM Taufan Putrev Korompot.

Menurut Taufan, Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan. Oleh karenanya, hukum harus menjadi panglima. equality before the law. Bukan sebaliknya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat kecil yang dianggap hate speech dijemput paksa begitupun terduga teroris ditembak mati. Bagi IMM, sistem dan Institusi penegak hukum sedang menjadi sorotan, maka kami menyatakan bahwa saat inilah momentumnya mewujudkan REVOLUSI sistem penegakan hukum di Indonesia.

"Hukum tidak boleh kalah dengan pemilik modal, penguasa dan elit politik. Maka dari itu IMM mendesak penegak hukum untuk berlaku adil. Berbagai kasus hukum besar di Indonesia masih menggantung, diantaranya, Kasus BLBI, Century, Kasus Reklamasi, dan lainnya harus diusut tuntas. Negara tak akan berdaulat jika hukum masih dibawa kendali penguasa, pemilik modal dan politisi hitam," geramnya.

Taufan juga Mengecam langkah Neo-Orba pemerintah, yang membungkam dan menghambat demokratisasi, dengan melarang aksi-aksi demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi diatur dalam UU, yang merupakan ciri dari negara demokrasi. Tak berhenti sampai disitu, Polda Metro Jaya bahkan sampai menyebarkan surat edaran menyikapi aksi massa menggunakan helicopter. Gaya neo-orba yang juga sering diterapkan ketika menghadapi aksi demonstrasi IMM. Terbaru, aksi represif aparat saat aksi di hari kebangkitan nasional 20 Mei 2016 di Ambon, dan di hari sumpah pemuda 28 Oktober di Bima. Yang mengakibatkan  beberapa kader IMM terluka. Aparat kepolisian seharusnya melindungi masyarakat. Bukan sebaliknya melindungi penguasa.

"Dari akumulasi kekacauan dan lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia, maka DPP IMM menyatakan akan turun aksi serentak pada tanggal 30 November 2016, Serta Menyerukan kepada seluruh kader IMM di setiap Level kepemimpinan, agar turun secara serentak dan mengusung agenda Revolusi Sistem Penegakan Hukum dan Menolak gaya Neo-Orba. Revolusi tak harus berdarah-darah. Karena substansi revolusi adalah perubaham," ungkap Ketua Umum DPP IMM ini. (Sahrul)