SUARA PEMBAHARU- - Rapat Koordinasi (Rakor) antara penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pantia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten, pihak Kepolisian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan tim pemenangan dari sejumlah Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan di Kantor KPU Boltim, Rabu (4/11). Membahas tentang pemasangan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan pendirian posko pemenangan yang sudah tidak sesuai aturan dan mengganggu ketertiban umum.
Menurut Ketua KPU Boltim Erwin Umbola untuk APK berupa bendera yang tidak sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai akan ditertibkan dan jika ada APK yang bermasalah dan tidak mau ditertibkan oleh para Tim Sukses (TS), maka kami akan berikan batas waktu. "Jangan sampai menghalangi badan jalan akhirnya mengganggu fasilitas pengguna jalan dan kendaraan. Bendera yang tidak diluar halaman itu haruss dimasukkan kedalam halaman. Kami akan berkoordinasi dengan Pemda Boltim melalui Bupati," tegasnya.
Dalam Rakor kali ini, juga membahas tentang penertiban pendirian posko pemenangan paslon terlalu banyak dan sangat berdekatan sehingga bisa menimbulkan resiko konflik. Penyelenggara pemilu beserta pihak kepolisian dan tim pemenangan akan turun bersama-sama jika ada pendirian posko yang tidak sesuai aturan, maka akang dibongkar, karena jarak antara satu posko dan posko yang lain harus minimal 20 meter.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah Kapolsek yang hadir pada saat itu. Kapolsek Modayag, Mohammad Monoarfa mengatakan, pelaksanaan kampanye sekarang, paling rawan Modayag itu perbandingan 5 banding 1. Hampir tiap hari ada gesekan karena itu wilayah kami paling rawan. "Posko dibatasi karena menjadi potensi gesekan massa. Karena posko yang berdiri sekarang itu tiba-tiba sudah berdiri dan hanya berbatas dinding dengan rumah atau posko lainnya," ucapnya dan dibenarkan oleh Kapolsek yang lain. (Dany)
Menurut Ketua KPU Boltim Erwin Umbola untuk APK berupa bendera yang tidak sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai akan ditertibkan dan jika ada APK yang bermasalah dan tidak mau ditertibkan oleh para Tim Sukses (TS), maka kami akan berikan batas waktu. "Jangan sampai menghalangi badan jalan akhirnya mengganggu fasilitas pengguna jalan dan kendaraan. Bendera yang tidak diluar halaman itu haruss dimasukkan kedalam halaman. Kami akan berkoordinasi dengan Pemda Boltim melalui Bupati," tegasnya.
Dalam Rakor kali ini, juga membahas tentang penertiban pendirian posko pemenangan paslon terlalu banyak dan sangat berdekatan sehingga bisa menimbulkan resiko konflik. Penyelenggara pemilu beserta pihak kepolisian dan tim pemenangan akan turun bersama-sama jika ada pendirian posko yang tidak sesuai aturan, maka akang dibongkar, karena jarak antara satu posko dan posko yang lain harus minimal 20 meter.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah Kapolsek yang hadir pada saat itu. Kapolsek Modayag, Mohammad Monoarfa mengatakan, pelaksanaan kampanye sekarang, paling rawan Modayag itu perbandingan 5 banding 1. Hampir tiap hari ada gesekan karena itu wilayah kami paling rawan. "Posko dibatasi karena menjadi potensi gesekan massa. Karena posko yang berdiri sekarang itu tiba-tiba sudah berdiri dan hanya berbatas dinding dengan rumah atau posko lainnya," ucapnya dan dibenarkan oleh Kapolsek yang lain. (Dany)
Post a Comment